Walaupun masih ada banyak isu hak asasi manusia yang perlu dituntaskan, Komisi Nasional HAM menilai kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan dan membangun HAM meningkat.

Penyintas Tragedi 65 yang tergabung dalam YKP 65, mendesak Komnas HAM untuk mendorong pemerintah menyelidiki kembali pembunuhan massal tahun 1965-1966.

Komnas HAM berencana menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas kasus pelanggaran HAM yang berat yang hingga kini mandek

Komnas HAM mengungkapkan Kepolisian RI kembali menjadi pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat sepanjang tahun lalu. Dari jumlah total 5.387 laporan yang diterima Komnas, sebanyak 565 aduan di antaranya menuding Polri bekerja tak sesuai dengan prinsip dan nilai HAM.

Komnas HAM pun berharap pemerintah responsif dan bersedia campur tangan guna menjaga asa publik

KPU bersedia merevisi SK KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Kemampuan Jasmani, Rohani, serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pilkada

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan hutan adat bukan lagi hutan negara menjadi angin segar bagi seluruh komunitas adat di Nusantara. Dengan pengakuan itu, fungsi hutan bisa dioptimalisasi demi kepentingan rakyat. Karena itu, pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat perlu segera diwujudkan.

Pembangunan infrastruktur mengakibatkan meningkatnya konflik agraria di Indonesia

Kelompok minoritas seperti Ahmadiyah rentan mengalami diskriminasi dalam pelayanan publik. Hal ini disampaikan anggota Ombudsman Ahmad Suaedy selaku ahli pihak terkait dalam sidang uji materiil UU No. 1/PNPS/1965 atau UU Penodaan Agama.

Kejaksaan Agung masih kesulitan mencari bukti dan pelaku maupun saksi-saksinya dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menepis anggapan bahwa lembaganya enggan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.