Sidang kasus mutilasi empat (4) warga yang melibatkan oknum anggota Brigif R/20/IJK/3 di Kabupaten Mimika, Papua, disebut kurang transparan.

Pemerintah terus diingatkan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dengan sungguh-sungguh, serius, dan segera...

Kunjungan Komnas HAM ke Kompas Gramedia - Kompas, 21 Januari 2023.

Merujuk Komnas HAM, pemerintah hanya mengakui 12 peristiwa, padahal Komnas HAM menyebut ada 16 pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki. Empat (4) yang tak disebut Presiden adalah Tragedi Tanjung Priok 1984, Timor Timur (Timtim) 1999, Abepura 2000, dan Paniai 2014. Mengapa?...

Penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran HAM berat dinilai terhambat karena belum efektifnya peradilan HAM. Undang-undang pengadilan HAM tak dirumuskan dengan niat tulus...

Pemulihan korban pelanggaran HAM bukan hanya mengenai ganti kerugian. "Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme yudisial harus terus didorong bersama dengan komitmen politik dari negara melalui Kepala Negara"...

Presiden Joko Widodo akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) terkait dengan penugasan khusus kepada 17 kementerian/lembaga. Mereka akan diberi amanat untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi tim Penyelesaian Non-Yudisial  Pelanggaran HAM Berat (PPHAM)...

President Jokowi will restore the citizenship of Indonesians who were rendered stateless abroad after the 1965 communist purge that led to the killing thousands of citizens for their affiliation with, or suspected links to, the now-defunct Indonesian Communist Party (PKI), a top official said.

Menyusul pengakuan dan penyesalan negara atas pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa masa lalu, Presiden segera mengeluarkan inpres, menemui korban, dan membentuk satgas...

Presiden Joko Widodo mengakui adanya pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lampau. Ia mengatakan pemerintah berupaya agar pelanggaran HAM berat tak terjadi lagi pada masa mendatang...