Panglima TNI berharap TNI bisa diberi peran lebih dalam pemberantasan terorisme. Hal ini diusulkan karena TNI memiliki kemampuan untuk memangani masalah terorisme.

Kesadaran kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan

DPR setuju untuk memperluas defini penghinaan dalam pembahasan RKHUP

Semua tanah adat di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, segera dipetakan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah kabupaten setempat, yakni Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Selama ini, pemda menganggap kawasan padang penggembalaan di pulau itu sebagai lahan telantar sehingga diserahkan ke investor untuk dikelola.

Fasilitas kepada pemilih disabilitas dalam Pilkada 2018

Warga Kapuk Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat, melaporkan Polda Metro Jaya atas klaim tanah yang mereka miliki kepada Komnas HAM

Memasuki tahun ke-20 demokrasi di Indonesia, perjuangan untuk menjamin pemenuhan hak asasi setiap warga negara masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Komitmen pemerintah yang tegas dan konsisten diperlukan untuk membela dan melindungi hak warga dari ancaman kepentingan ekonomi, keamanan, dan/atau politik.

Pemerintah dan DPR diharapkan memasukkan pasal yang melindungi hak korban aksi teror dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Kalangan masyarakat sipil mengaku kecewa dengan perkembangan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) yang sedang berlangsung di DPR. Rumusan R KUHP itu masih mempertahankan pasal-pasal yang selama ini dinilai membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Awal 2018 menjadi momentum penegasan kiprah KH Ahmad Mustofa Busri atau yang akrab disapa Gus Mus sebagai pejuang kemanusiaan. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tersebut mendapat penghargaan Yap Thiam Hien 2017. Penghargaan di bidang hak asasi manusia (HAM) dengan cara yang damai.