Kalangan masyarakat sipil mengaku kecewa dengan perkembangan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) yang sedang berlangsung di DPR. Rumusan R KUHP itu masih mempertahankan pasal-pasal yang selama ini dinilai membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi.