Komnas HAM berpose bersama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum & HAM Trimedya Panjaitan, dan Junimart Girsang,  membahas tindak lanjut kasus 27 Juli 1996 di kantor Komnas HAM

Foto bersama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum & HAM Trimedya Panjaitan, dan Junimart Girsang, membahas tindak lanjut kasus 27 Juli 1996 di kantor Komnas HAM

Foto bersama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum & HAM Trimedya Panjaitan, dan Junimart Girsang, membahas tindak lanjut kasus 27 Juli 1996 di kantor Komnas HAM

hukuman untuk pelaku pemerkosaan seringkali terlalu bergantung kepada hukum adat setempat. Seperti yang terjadi di Sorong, Papua Barat.

Terkait pengungsi, khususnya pengungsi Somalia, yang kesulitan ketika mengungsi di negara lain.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kesulitan untuk menanggulangi pernikahan dini di Indonesia, dikarenakan nilai dan norma budaya serta agama di setiap daerah dijadikan acuan dan basis untuk menetapkan aturan tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohon uji materi Pasal 1, 2, dan 3 UU 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang diajukan sejumlah penganut Ahmadiyah.

Komunitas adat Laman Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah, menggelar ritual adat bertabur atau sumpah serapah sebagai penolakan terhadap perusahaan sawit desa mereka.

Komnas HAM recently released in Jakarta a draft guidline aimed to help mitigate racial and ethnic discrimination that might disrupt next year's presidential election.

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Ahmadiyah untuk permohonan peninjauan kembali mengenai undang-undang penistaan agama.