Daftar Kliping

Komnas HAM diminta usut instruksi tembak mati

Koalisi Masyarakat SIpil meminta Komnas HAM dan Ombudsman mengusut praktik pembunuhan di luar putusan pengadilan oleh kepolisian.

KORAN_TEMPO,_23_Jul18.pdf23 July 2018

Pengusiran warga ahmadiyah tidak diusut

Proses hukum kasus pengusiran dan perusakan rumah warga jemaat ahmadiyah di desa Gereneng, Kecamatan Sakra, Lombok Timur - NTB mengalami kebuntuan.

MEDIA_INDONESIA,_23_Jul18_(2).pdf23 July 2018

Sekolah ramah hak anak

Sekolah ramah hak anak, menurut Konvensi tentang Hak-hak Anak PBB.

MEDIA_INDONESIA,_23_Jul18_(1).pdf23 July 2018

Jangan bicara HAM dengan koruptor, Sebab saat korupsi mereka tak…

Pendapat koruptor dan korupsi dari Abraham Samad, Mantan Ketua KPK

RAKYAT_MERDEKA,_23_Jul18.pdf23 July 2018

Pembentukan DKN tunggu perpres

Rencana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan masih menunggu keputusan Presiden, namun rencana ini ditolak Komnas HAM.

KOMPAS,_23_Jul18.pdf23 July 2018

Brunei, RI to conclude migrant worker agreement

MoU protecting Indonesian workers in Brunei to conclude by year's end.

JAK-POST,_21_Jul18.pdf21 July 2018

Reforma Agraria makin nggak jelas saja: Setelah 20 tahun reformasi

Perjuangan mewujudkan reforma agraria dan kedaulatan pangan masih panjang, padahal sudah diperkuat melalui gerakan rakyat hingga sejumlah regulasi, dan itupun belum cukup untuk mensejahterakan rakyat, khususnya petani.

RAKYAT_MERDEKA,_12_Jul18_(2).pdf12 July 2018

Kebebasan pers terancam, Jurnalis alami kekerasan: RKUHP ancam kebebasan sipil

Kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia masih terancam. Meski era reformasi sudah membawa sejumlah perubahan, hal itu ternyata tidak menghilangkan ancaman terhadap perubahan dan perlindungan terhadap kerja-kerja pers di Indonesia.

RAKYAT_MERDEKA,_12_Jul18_(1).pdf12 July 2018

Politik setengah hati ke masyarakat adat

Kondisi masyarakat adat sampai sekarang ini masih sama, merasa terpinggirkan dan kurang diakui sebagai warga negara. Ditambah lagi, masyarakat adat menjadi orang asing di tanah sendiri, karena wilayah adat sebagai sumber ruang hidup dan penghidupannya diambil alih secara sepihak oleh pemerintah atas nama pembangunan.

KOMPAS,_4_Jul18_(1).pdf4 July 2018

Agenda HAM Jokowi untuk Papua

Agenda HAM Jokowi untuk Papua

KOMPAS,_4_Jul18_(2).pdf4 July 2018