- Sering Dilaporkan, Pemerintah Daerah Didorong Kampanyekan HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mendorong pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan HAM. Dalam setahun komisi itu menerima 8 ribu aduan. Banyak aduan terhadap pelayanan pemerintah daerah terkait pemenuhan kebutuhan HAM.
- Sering dilaporkan, pemerintah daerah didorong kampanyekan HAM
Komnas HAM mendorong pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan HAM.
- Komnas HAM Minta Jokowi Prioritaskan Kasus Pelanggaran HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi lambat menangani penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Komisioner Komnas HAM, Amiruddin, mengatakan upaya pemerintah menangani kasus tersebut kerap berhenti di level perintah presiden.
- Festival HAM 2018 Digelar Pertengahan November di Wonosobo
Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2018 akan kembali dihelat pada 13 hingga 15 November 2018 di Wonosobo, Jawa Tengah. Peluncuran acara tersebut ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Wonosobo, dan International NGO Forum for Indonesian Development (INFID), di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (3/10/2018).https://nasional.kompas.com/read/2018/10/03/18403181/festival-ham-2018-digelar-pertengahan-november-...- Festival HAM 2018 digelar pertengahan November di Wonosobo
Peluncuran acara Festival HAM 2018 digelar pertengahan November di Wonosobo, sekaligus ditandai dengan penandantanganan nota kesepahaman (MoU) antara pihak Komnas HAM, Kantor Staf Presiden (KSP), Pemprov Jawa Tengah, Pemkab Wonosobo, dan International NGO Forum for Indonesian Development (INFID).
- Laporan dan Rekomendasi Komnas HAM Tentang Peristiwa 1965-1966 - TEMPO.CO,…
Laporan dan Rekomendasi Komnas HAM Tentang Peristiwa 1965 - 1966
- Komnas HAM Rumuskan Parameter Kepatuhan Kementerian/Lembaga
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan membuat tolok ukur kepatuhan kementerian dan lembaga dalam menjalankan rekomendasi terkait hak asasi manusia. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa selama ini tingkat kepatuhan kementerian dan instansi terhadap rekomendasi dalam tahap yang menyedihkan.
- Politisasi Peristiwa 27 Juli: EDITORIAL
Politisasi Peristiwa 27 Juli, dimana mengungkapkan kembali pengusutan kasus 27 Juli 1996
- Pemerintah gagal beri perlindungan: Pengungsi terkatung-katung di Kalideres
Pemerintah gagal beri perlindungan, yang mengakibatkan kondisi para pengungsi terlantar di depan Rumah Detensi Imigrasi Kalideres, Jakarta Barat
- Foto bersama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP…
Foto bersama dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Bidang Hukum & HAM Trimedya Panjaitan, dan Junimart Girsang, membahas tindak lanjut kasus 27 Juli 1996 di kantor Komnas HAM
Sering_Dilaporkan,_Pemerintah_Daerah_Didorong_Kampanyekan_HAM.pdf13 November 2018
Sering_Dilaporkan,_Pemerintah_Daerah_Didorong_Kampanyekan_HAM_13_Nov18.pdf13 November 2018
Komnas_HAM_Minta_Jokowi_Prioritaskan_Kasus_Pelanggaran_HAM.pdf21 October 2018
Festival_HAM_2018_Digelar_Pertengahan_November_di_Wonosobo,_3_Okt18.pdf3 October 2018
Festival_HAM_2018_Digelar_Pertengahan_November_di_Wonosobo,_3_Okt181.pdf3 October 2018
Laporan_dan_Rekomendasi_Komnas_HAM_Tentang_Peristiwa_1965-1966_-_TEMPO_CO,_300918.pdf30 September 2018
Komnas_HAM_Rumuskan_Parameter_Kepatuhan_Kementerian_Lembaga.pdf7 September 2018
KORAN_TEMPO,_30_Jul18.pdf30 July 2018
RAKYAT_MERDEKA,_30_Jul18.pdf30 July 2018
RAKYAT_MERDEKA,_27_Jul18.pdf27 July 2018
