Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 
234 Pasal Rancangan konstitusi baru untuk Indonesia baru

234 Pasal Rancangan konstitusi baru untuk Indonesia baru

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak pidana makar menurut KUHP

Tindak pidana makar menurut KUHP

Detail CantumanXML DetailCite

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Detail CantumanXML DetailCite
Pemekaran dan otonomi khusus wilayah Papua: kumpulan perundang-undangan

Pemekaran dan otonomi khusus wilayah Papua: kumpulan perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite
Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Pandangan negara integralistik; sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945

Pandangan negara integralistik; sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi dalam penegakan hukum

Reformasi dalam penegakan hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Matinya Negara Hukum

Matinya Negara Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Pandangan dan langkah reformasi B.J. Habibie; buku dua: Hukum dan sosial budaya

Pandangan dan langkah reformasi B.J. Habibie; buku dua: Hukum dan sosial budaya

Detail CantumanXML DetailCite
Amandemen konstitusi sebagai scenario learning reformasi administrasi publik

Amandemen konstitusi sebagai scenario learning reformasi administrasi publik

Detail CantumanXML DetailCite

Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan Peraturan Perundang-undangan: Komisi Yudusial, Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Praktik Kedokteran, Perikanan, Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Yudisial

Detail CantumanXML DetailCite

Memerangi Korupsi di Indonesia: Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan

Detail CantumanXML DetailCite
Mencegah Korupsi melalui e-Procurement: Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya

Mencegah Korupsi melalui e-Procurement: Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan e-Procurement di Pemerintah Kota Surabaya

Detail CantumanXML DetailCite
Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2: Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2: Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri

Detail CantumanXML DetailCite
Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1: Dari Puncak sampai Dasar

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1: Dari Puncak sampai Dasar

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan peraturan perundangan mengenai tugas & wewenang kejaksaan Republik Indonesia

Himpunan peraturan perundangan mengenai tugas & wewenang kejaksaan Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi hukum nasional: suatu kajian terhadap undang-undang produk pemerintahan transisi 1998-1999

Reformasi hukum nasional: suatu kajian terhadap undang-undang produk pemerintahan transisi 1998-1999

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tata lingkungan

Hukum tata lingkungan

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan karya tulis bidang hukum tahun 1995

Himpunan karya tulis bidang hukum tahun 1995

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan karya tulis bidang hukum tahun 1993

Himpunan karya tulis bidang hukum tahun 1993

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia: memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan

Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia: memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum anak Indonesia

Hukum anak Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Teknik membuat undang-undang

Teknik membuat undang-undang

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang pangan: (Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1996 tanggal 4 November 1996)

Undang-undang pangan: (Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1996 tanggal 4 November 1996)

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Detail CantumanXML DetailCite
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Spekulasi KPK: Sebuah Eksepsi, Nota Keberatan terhadap Dakwaan Jaksa KPK dalam Kasus Hambalang

Spekulasi KPK: Sebuah Eksepsi, Nota Keberatan terhadap Dakwaan Jaksa KPK dalam Kasus Hambalang

Detail CantumanXML DetailCite
Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi

Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Jihad Melawan Korupsi

Jihad Melawan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik

Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik

Detail CantumanXML DetailCite
Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung

Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung

Detail CantumanXML DetailCite

Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development

Detail CantumanXML DetailCite

Cetak Biru dan Rencana Aksi Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Aparat yang Tidak Berpihak pada Pemberantasan Illegal Logging: Hasil Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang dengan Terdakwa Kom. Pol. Marthen Renuw

Aparat yang Tidak Berpihak pada Pemberantasan Illegal Logging: Hasil Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang dengan Terdakwa Kom. Pol. Marthen Renuw

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana

Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite

Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Pilkada dan Demokrasi Arus Bawah: Dokumentasi Politik Terpilihnya Zul As-Sunaryo pada Pilkada Kota Dumai 2005-2010

Pilkada dan Demokrasi Arus Bawah: Dokumentasi Politik Terpilihnya Zul As-Sunaryo pada Pilkada Kota Dumai 2005-2010

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Ketentuan Pelaksanaan

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol

Detail CantumanXML DetailCite
Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945

Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Massa, Teror dan Trauma: Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita

Massa, Teror dan Trauma: Menggeledah Negativitas Masyarakat Kita

Detail CantumanXML DetailCite
Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997 - 2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia

Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997 - 2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan

Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan

Detail CantumanXML DetailCite
Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Panduan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi

Hukum Pelayanan Publik: Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi

Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   31   32   33   34   35   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 8724 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "D"
Saat ini anda berada pada halaman 34 dari total 175 halaman
Permintaan membutuhkan 0,16122 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog