Korupsi sudah meluas, merata, dan mendalam. Tiada satu pun pemerintahan Indonesia yang sungguh-sungguh berupaya mengatasinya. Pemerintah juga kurang berminat pada administrasi negara yang bebas KKN karena besarnya kebutuhan partai politik akan uang untuk kampanye pemilihan umum 2004. Tidak satu pun partai politik yang memasukkan pemberantasan KKN ke dalam agenda pokok politiknya.
Bentuk korupsi pun beragam, dari mencuri uang di brankas sampai menghadiahkan saham kosong kepada pejabat. Korupsi yang lebih canggih berbentuk pencucian uang, penipuan terhadap bank milik sendiri, mengeluarkan peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu, dan menjalin hubungan saling menguntungkan antara kekuatan politik dan perusahaan besar.
Mencuri Uang Rakyat memperingatkan bahwa kebijakan tunggal tidak akan mempu menahan arus deras korupsi. Bila tekanan politik cukup kuat, biasanya pemerintah berhasil menggembosi gerakan anti-korupsi dengan pura-pura serius ingin melawan korupsi dengan cepat-cepat membentuk komisi dan satgas anti-korupsi.
Menjebloskan koruptor ke dalam penjara juga tidak akan berhasil membendung arus korupsi.