Koleksi

Advanced Search
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
STATE CRIME: Governments, Violence and Corruption

STATE CRIME: Governments, Violence and Corruption

Detail CantumanXML DetailCite

KEJAHATAN NEGARA : Pemerintahan, Kekerasan dan Korupsi - (6236)

Detail CantumanXML DetailCite
Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara

Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara

Detail CantumanXML DetailCite
Permasalahan pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia

Permasalahan pembinaan dan penegakan hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Kejahatan di bidang komputer

Kejahatan di bidang komputer

Detail CantumanXML DetailCite
Polri dan KKN

Polri dan KKN

Detail CantumanXML DetailCite
Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004: Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945

Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004: Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Menyingkap Tabir Mafia Peradilan

Menyingkap Tabir Mafia Peradilan

Detail CantumanXML DetailCite

Korupsi: pola kegiatan dan penindakannya serta peran pengawasan dalam penanggulangannya

Detail CantumanXML DetailCite

Mencabut akar korupsi: Panduan Sederhana

Detail CantumanXML DetailCite
3 (tiga) undang-undang RI tahun 1999 meliputi: UU RI no.28 th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme: UU RI no.27 th. 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kej

3 (tiga) undang-undang RI tahun 1999 meliputi: UU RI no.28 th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme: UU RI no.27 th. 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kej

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembe- rantasan tindak pidana korupsi: dilengkapi peraturan pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Instruksi Presiden

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembe- rantasan tindak pidana korupsi: dilengkapi peraturan pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Instruksi Presiden

Detail CantumanXML DetailCite
Masalah korupsi dan pemecahannya

Masalah korupsi dan pemecahannya

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi politik

Korupsi politik

Detail CantumanXML DetailCite
Bunga rampai korupsi

Bunga rampai korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa

Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa

Detail CantumanXML DetailCite
Pengusutan harta Soeharto & trik pencucian uang haram

Pengusutan harta Soeharto & trik pencucian uang haram

Detail CantumanXML DetailCite
Membasmi korupsi

Membasmi korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi

Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Pengembangan sistem integritas nasional: buku panduan transparency internasional

Pengembangan sistem integritas nasional: buku panduan transparency internasional

Detail CantumanXML DetailCite
Dinasti Marcos: korupsi harta dan kekuasaan di Filipina

Dinasti Marcos: korupsi harta dan kekuasaan di Filipina

Detail CantumanXML DetailCite
Government, ethics, ethics and managers: penyelewengan aparat pemerintah

Government, ethics, ethics and managers: penyelewengan aparat pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang otonomi daerah 1999: UU no.22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah; UU no. 25 th. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU no. 28 th. 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

Undang-undang otonomi daerah 1999: UU no.22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah; UU no. 25 th. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU no. 28 th. 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

Detail CantumanXML DetailCite
Masyarakat bertanya Baramuli menjawab

Masyarakat bertanya Baramuli menjawab

Detail CantumanXML DetailCite

Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga

Detail CantumanXML DetailCite
Indonesia di tengah transisi

Indonesia di tengah transisi

Detail CantumanXML DetailCite
Adili Soeharto: jerat dengan kasus pembunuhan massal

Adili Soeharto: jerat dengan kasus pembunuhan massal

Detail CantumanXML DetailCite
Dari Soeharto ke Habibie: guru kencing berdiri, murid kencing berlari: kedua puncak korupsi, kolusi, dan nepotisme rezim orde baru

Dari Soeharto ke Habibie: guru kencing berdiri, murid kencing berlari: kedua puncak korupsi, kolusi, dan nepotisme rezim orde baru

Detail CantumanXML DetailCite
Pelacakan dana revolusi dan harta Sukarno di era orde baru dana yayasan dan harta KKN Soeharto

Pelacakan dana revolusi dan harta Sukarno di era orde baru dana yayasan dan harta KKN Soeharto

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi

Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Surga Para Koruptor

Surga Para Koruptor

Detail CantumanXML DetailCite
PLEIDOOI: KPK Juga Bisa Salah: dalam Perkara Nomor: 04/PID.B/TPK/2009/PN. JKT PST

PLEIDOOI: KPK Juga Bisa Salah: dalam Perkara Nomor: 04/PID.B/TPK/2009/PN. JKT PST

Detail CantumanXML DetailCite

Pedoman Pengawasan Melekat (Waskat)

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi & Illegal Logging: dalam Sistem Desentralisasi

Korupsi & Illegal Logging: dalam Sistem Desentralisasi

Detail CantumanXML DetailCite

Memerangi Korupsi di Indonesia: Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan

Detail CantumanXML DetailCite
Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 4: Mencari Paradigma Baru

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 4: Mencari Paradigma Baru

Detail CantumanXML DetailCite
Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3: Bantuan Asing, Swasta, BUMN

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3: Bantuan Asing, Swasta, BUMN

Detail CantumanXML DetailCite
Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2: Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 2: Pesta Tentara, Hakim, Bankir, Pegawai Negeri

Detail CantumanXML DetailCite
Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1: Dari Puncak sampai Dasar

Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia, Buku 1: Dari Puncak sampai Dasar

Detail CantumanXML DetailCite
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi

Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor, Dunia Akhirat Dihukum (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)

Pandangan Islam terhadap Korupsi: Koruptor, Dunia Akhirat Dihukum (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)

Detail CantumanXML DetailCite
Kaum Miskin Bersuara: 17 Cerita tentang Korupsi

Kaum Miskin Bersuara: 17 Cerita tentang Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi

Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Jihad Melawan Korupsi

Jihad Melawan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung

Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung

Detail CantumanXML DetailCite

Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development

Detail CantumanXML DetailCite

Cetak Biru dan Rencana Aksi Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Aparat yang Tidak Berpihak pada Pemberantasan Illegal Logging: Hasil Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang dengan Terdakwa Kom. Pol. Marthen Renuw

Aparat yang Tidak Berpihak pada Pemberantasan Illegal Logging: Hasil Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang dengan Terdakwa Kom. Pol. Marthen Renuw

Detail CantumanXML DetailCite
Anti Korupsi untuk Pemula

Anti Korupsi untuk Pemula

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 103 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Corrupt"
Permintaan membutuhkan 0,19403 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog