Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Hak atas Kesehatan dan Focus Group Discussion Justisibilitas Pelanggaran HAM Hak atas Pelayanan Kesehatan

Sebagai akibat dari masih diberlakukannya pidana mati dalam instrumen hukum nasional Indonesia, maka eksekusi pidana mati terhadap terpidana terus terjadi hingga kini. Kontroversi mengenai pidana mati di Indonesia juga tidak pernah berhenti hingga saat ini. Pidana mati di Indonesia dianggap tidak melalui proses peradilan yang independen, imparsial, dan bersih. Praktek pidana mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya pada umumnya bida dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. Para pelaku pelanggaran HAM yang berat yang menimbulkan jumlah korban jiwa jauh lebih banyak dan pelaku korupsi merugikan perekonomian bangsa belum pernah divonis mati.

Laporan Tim Pemantauan Komnas HAM yang melaksanakan pemantauan terhadap kasus-kasus dari orang atau sekelompok orang di Kalimantan Timur yaitu pengaduan masyarakat nelayan mengenai perselisihan mereka dengan perusahaan tambang batu bara, masalah tindak kekerasan yang dialami tersangka/terpidana, dan masalah adanya ketidakadilan dalam proses hukum di kepolisian.

Komnas HAM mengharapkan agar perhatian besar yang diberikan oleh Pemerintah, DPR RI, dan kalangan masyarakat terhadap pemajuan HAM yang telah ditujukkan selama 2003 dapat berlanjut di tahun mendatang

Laporan ini merupakan laporan tim pemantauan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terutama hak atas kesehatan dan hak atas lingkungan hidup berkenaan dengan peristiwa yang terjadi di Teluk Buyat

Pelatihan ini dirancang untuk menyebarluaskan sistem investigasi pada umumnya dan investigasi pro-justicia khususnya

Laporan ini merupakan laporan Komisioner Amidhan, pemangku tema Hak Pekerja, Hak atas Pekerjaan dan Jaminan Sosial sekaligus sebagai Ketua Sub Komisi Mediasi dan Ketua Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Ketua Berbagai Tim Kerja.

Komnas HAM memandang perlu melakukan pengkajian terhadap permasalah HAM di Papua untuk menentukan sejauhmana telah terjadi pelanggaran HAM di provinsi Papua dan sejauhmana keterlibatan aparatur negara atau badan atau kelompok lain dalam pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggan HAM yang berat.

Permasalahan HAM yang dikaji dalam laporan ini adalah permasalahan HAM yang terjadi pada periode waktu 1999-2003 (sejak diundangkannya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Lokakarya ini merupakan bagian dari enam lokakarya pendahuluan yang diselenggarakan oleh The International Committee of the Red Cross (ICRC) yang seluruhnya mengambil tema The Missing Persons. Sesuai dengan mandat ICRC, konteks orang hilang yang dibahas adalah dalam keadaan perang dan konflik bersenjata domestik. Dalam lokakarya tersebut, Komisioner Saafrudin Bahar merupakan delegasi dari Komnas HAM.

Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Komnas HAM telah menyepakati untuk merestrukturisasi Subkomisi menjadi 3 (tiga) subkomisi, yaitu Subkomisi Hak Sipil dan Politik; Subkomisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan Subkomisi Perlindungan Kelompok Masyarakat Rentan.

Laporan Festival HAM Semarang 2021