- Saya Belum Tahu Apakah Data Kasus 65 Itu dari CIA…
Dua pekan lalu, Komnas HAM mengambil langkah untuk menghentikan berkas perkara pelanggaran HAM 1965 yang bolak-balik ke Kejaksaan Agung. Berkunjung ke Amerika, Komnas HAM meminta tolong Department of State, National Security Agency, dan CIA untuk menghubungkan dengan Presiden Barack Obama. Targetnya, meminta Obama membuka berkas penyelidikan CIA atas kasus 1965.
- Govt urged to include communities in spatial planning
Pemerintah didorong untuk melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan wilayah
- Govt to resolve past human rights cases
Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan dan menemukan solusi dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu
- Pelaku Penembakan Teridentifikasi: Polda Papua Siap Lakukan Operasi di Tiga…
Kepolisian telah mengidentifikasi kelompok bersenjata yang menembak empat pekerja PT Modern di Desa Agenggen, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
- Govt yet to grant rights to indigenous communities
Dari penelitian yang intensif, Komnas HAM menemukan bahwa negara dinilai absen dalam pengakuan secara formalĀ terhadap kelompok masyarakat adat dan tanah adatnya.
- Pemutaran Film Dibatalkan: Gerakan Penegakan HAM Seharusnya Didukung
Direktur Goethe-Institute Katrin Sohns membatalkan pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang sedianya digelar di GoetheHaus, Jakarta, Rabu (16/3) pukul 17.00. Pembatalan dilakukan karena akan ada unjuk rasa dari sebuah organisas
- Penyelesaian Kasus 1965: Komnas HAM Pahami Opsi Rekonsiliasi
Pemerintah diminta juga menempuh jalur yudisial agar kebenaran terungkap.
- Densus Jangan Langgar HAM: Asas Praduga Tak Bersalah Juga Berlaku…
Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian Republik Indonesia diingatkan agar jangan melanggar hak asasi manusia dalam menangani sejumlah terduga teroris. Densus 88 juga diminta agar memperhatikan asas praduga tak bersalah para terduga teroris yang merek
- Penyelesaian Kasus 1965: Pemerintah Pilih Jalur Non-Yudisial
Pemerintah menyatakan memilih jalur non-yudisial untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat tahun 1965-1966.
- Dokumen AS Diyakini Memperjelas Kasus 1965
Janji Jokowi membentuk komite ad hoc kasus HAM masa lalu dipertanyakan.
Rakyat_Merdeka,_21_Maret_20160001.pdf21 March 2016
Jakarta_Post,_18_Maret_20160001.pdf18 March 2016
Jakarta_Post,_18_Maret_20160002.pdf18 March 2016
Koran_Sindo,_18_Maret_20160001.pdf18 March 2016
Jakarta_Post,_17_Maret_20160001.pdf17 March 2016
Jakarta_Post,_17_Maret_201600011.pdf17 March 2016
Koran_Tempo,_17_Maret_20160001.pdf17 March 2016
Kompas,_16_Maret_20160001.pdf16 March 2016
Koran_Tempo,_16_Maret_20160001.pdf16 March 2016
Koran_Tempo,_16_Maret_20160002.pdf16 March 2016