Keluarga korban merasa kecewa dengan proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu yang sekarang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka menilai Kejagung tidak serius membawa kasus itu ke jalur hukum karena lebih mengutamakan rekonsialiasi.

Pemerintah terus memproses kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Kasus HAM ini akan disidangkan bila ada fakta atau bukti lengkap. Namun jika tidak ada bukti, kasus-kasus itu akan diselesaikan dengan langkah rekonsiliasi.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) Yohana Yambise, telah menyerahkan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hukum kebiri bagi pelaku kejahatan paedofilia alias kekerasan seksual pada anak ke Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Menkum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memenuhi penegakan dan perlindungan HAM.

Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Sosial membuka Konferensi Nasional Kabupaten/Kota terkait Hak Asasi Manusia.

HS Dillon berbicara tentang hak warga negara dalam Konferensi Kota Ramah HAM.

Partisipasi publik sangat penting untuk membangun kabupaten atau kota yang ramah hak asasi manusia.

Permasalahan dan penanganan soal HAM di daerah masih belum optimal.

Pemerintah daerah diminta mengimplementasikan konsep kota ramah HAM untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.

Komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di bawah kolong jalan layang Jembatan Lima masih setengah hati...