Komnas HAM dianggap tidak paham masalah hukum karena tidak bisa melengkapi berkas kasus pelanggaran HAM berat.

Tim Gabungan penindakan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dianggap tak independen oleh Anggota TIm Advokasi Novel Baswedan, Alghiffari Aqsa, karena terlalu kuat unsur kepolisiannya.

Penderitaan pekerja migran di Korea asal Indonesia, Filipina, dan Vietnam terungkap. Kondisi kehidupan yang sangat buruk, pelanggaran kemanusiaan yang terus terjadi, membuat mereka rentan jadi korban perdagangan orang.

Mimpi rakyat tentang pemberantasan korupsi dan penegakan HAM tampaknya harus terus diperpanjangn. Tak ada pasangan calon presiden-calon wakil presiden yang memiliki program nyata terkait dua isu ini.

Setelah 4 (empat) tahun ditangani Kejaksaan Agung, sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat dikembalikan lagi kepada Komnas HAM. Maka dari itu, pemerintah diharapkan menunjukkan komitmennya untuk segera menuntaskan.

Kejaksaan Agung telah mengembalikan sembilan berkas perkara HAM pada tanggal 27 November 2018 kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, nyatanya, tujuh dari sembilan berkas itu tak ada kemajuan apapun dari hasil penyelidikan Kejagung itu. “Secara substansi dan prosedur tidak ada perkembangan,” ujar Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) Choirul Anam di Media Center Komnas HAM, Gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/1/2019). Sembilan berkas perkara yang dikembalikan tersebut adalah Peristiwa 1965/ 1966, Peristiwa Talangsari Lampung 1998, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/10/15563781/komnas-ham-selama-di-kejagung-tak-ada-perkembangan-pengusutan-kasus-ham

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara Anam meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menindaklanjuti 9 berkas kasus kejahatan HAM di masa lalu yang dikirimkan pada 27 Desember 2018. Menurut Beka, tidak ada alasan lagi dari Kejagung untuk tidak meningkatkan berkas perkara itu ke tingkat penyidikan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/01/10/21130291/penyelidikan-di-komnas-ham-selesai-kejagung-harus-lanjutkan-penyidikan-9

Pendapat dan pandangan dari pimpinan Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mengenai penegakan HAM di era Jokowi yang masih lemah.

Pendapat dari wakil ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate, mengenai penegakan HAM di era Jokowi.

banyak kelemahan penegakan HAM di era Jokowi, selain kasus lawas seperti tewasnya pegiat HAM Munir, wartawan BERNAS (Udin), Marsinah, hingga kasus kriminalisasi penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.