- Pembungkaman Merusak Demokrasi
Teror terhadap panitia diskusi di Fakultas Hukum UGM adalah pelanggaran serius atas kebebasan berkespresi, dan akan mengakibatkan penurunan kualitas demokrasi jika tidak diantisipasi...
- Kelompok Bersenjata Duduki DIstrik Wandai: Gangguan Keamanan Papua
Kelompok kriminal bersenjata membangun basis perlawanan dan terus mengancam keamanan di Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Papua, dalam beberapa pekan terakhir...
- UGM discussion on removal of presidents leads to death threats
University officials condemn threats as attacks on academic freedom...
- Disabilitas, Ade Maulana Gagal Jadi PNS
Ade Maulana, seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) disabilitas asal Sumatera Barat, merasa diperlakukan dengan tidak adil, karena impiannya menjadi seorang abdi negara kini pupus setelah pengangkatannya sebagai PNS periode 2018 di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) urung dilakukan...
- Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti-Penghilangan Paksa
pada 26 Juni 2018, KONTRAS dan sebuah firma hukum di Jakarta menerima laporan kasus hilangnya Ruth Rudangta Sitepu, dan dilaporkan hilang sejak November 2016 di Petaling Jaya, Malaysia.
- Military violating human rights in Nduga: Report
Operasi militer yang dilakukan oleh TNI di Kabupaten Nduga, Papua, dalam beberapa bulan terakhir telah menyebabkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia, memunculkan penyelidikan yang baru-baru ini yang diprakarsai oleh pemerintahan Nduga baru hanya dugaan, yang dimana dugaan tersebut dibantah oleh TNI.
- Pantau Tahapan Pemilu di 5 Provinsi, Komnas HAM Desak Penuntasan…
Tim Pemantau Pileg dan Pilpres 2019 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan pemantauan di lima provinsi, yaitu di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. Pemantauan itu dilakukan pada 18 hingga 29 Maret 2019 silam. Ketua tim pemantau, Hairansyah mengatakan pemantauan ini guna melihat kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2019 dalam perspektif HAM...https://nasional.kompas.com/read/2019/04/04/15412031/pantau-tahapan-pemilu-di-5-provinsi-komnas-ham-desak-penuntasan-perekaman-e
- Masyarakat Adat belum Tersentuh
Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia mengkritisi debat para capres, Jokowi dan Prabowo, yang belum menyentuh soal isu terpinggirnya masyarakat adat yang selama ini masih terjadi, utamanya soal kepemilikan tanah.
- Debat Capres: Komnas HAM
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, didampingi Wakil Ketua Bidang Internal, Hairansyah, dan Komisioner Bidang Pemantauan dan Penyelidikan, Amiruddin, memberikan keterangan pers tentang debat capres.
- Komnas HAM: Jokowi dan Prabowo Kurang Singgung Keberagaman dalam Pancasila
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik berpandangan, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto kurang menyinggung keberagaman dalam debat ideologi Pancasila. Menurut dia, sebenarnya Jokowi dan Prabowo perlu menunjukkan strategi mereka lebih jauh dalam menjaga keberagaman. Namun, ia menyayangkan hal itu tidak tereksplorasi lebih dalam oleh keduanya...https://nasional.kompas.com/read/2019/04/01/15421171/komnas-ham-jokowi-dan-prabowo-kurang-singgung-keberagaman-dalam-pancasila
Kliping_KH_020620_3.pdf2 June 2020
Kliping_KH_020620_4.pdf2 June 2020
Kliping_KH_020620_5.pdf2 June 2020
Kliping_KH_020620_6.pdf2 June 2020
KORAN_TEMPO,_10_Apr19.pdf10 April 2019
JAKPOST,_4_Apr19.pdf4 April 2019
Pantau_Tahapan_Pemilu_di_5_Provinsi,_Komnas_HAM_Desak_Penuntasan_Perekaman_E-KTP_-_Kompas_com,_040419.pdf4 April 2019
MEDIA_INDONESIA,_2_Apr19_(1).pdf2 April 2019
MEDIA_INDONESIA,_2_Apr19_(2).pdf2 April 2019
Komnas_HAM__Jokowi_dan_Prabowo_Kurang_Singgung_Keberagaman_dalam_Pancasila_-_Kompas_com,_010419.pdf1 April 2019