- Tuntutan Jaksa Bias
Komisi Kejaksaan berjanji mengevaluasi proses hukum yang dilakukan jaksa...
- DI TENGAH PANDEMI, PILKADA BUKAN PRIORITAS
Tiga kali jajak pendapat Kompas mengindikasikan pelaksanaan pilkada bukan prioritas bagi sebagian masyarakat, apalagi di tengah masih tingginya penambahan jumlah kasus positif covid-19. Sikap publik cenderung memilih agar pilkada tidak digelar saat pandemi...
- Ombudsman: Malaadministrasi Masih Ada
Ombudsman RI menemukan potensi malaadministrasi berupa penundaan berlarut-larut persidangan selama pandemi covid-19 yang digelar virtual di 16 pengadilan negeri...
- Sampaikan lewat Dialog
Polda Papua tidak akan memberikan izin unjuk rasa terkait tuntutan terhadap tujuh terdakwa perkara makar, karena dikhawatirkan dari pengumpulan massa tersebut akan memacu penyebaran covid-19...
- Chinese-Indonesians must support '#PapuanLivesMatter'
mengenai kampanye menentang diskriminasi terhadap rasial / rasisme yang terjadi di Papua...
- Rancangan Peraturan KPU Belum Mengatur Rinci Pelaksanaan di Lapangan
Tahapan dari rancangan peraturan yang akan segera dimulai ini terkait Pilkada 2020, dinilai masih masih belum rinci mengatur teknis pelaksanaan di lapangan...
- Penyelidikan Kasus Paniai Profesional
Komnas HAM menyebut telah bekerja secara profesional, independen, serta sesuai dengan prinsip-prinsip HAM nasional dan internasional dalam melakukan penyelidikan kasus Paniai yang terjadi pada 2014...
- Hak Informasi Masih Berpotensi Dilanggar
PTUN Jakarta menyatakan, tindakan pemerintah memutus akses internet di Papua dan Papua Barat pada 2019 melanggar hukum. Meskipun demikian, putusan dianggap bak pisau bermata dua...
- Satgas TNI/Polri Buru Kelompok Besenjata
Satuan tugas gabungan TNI/Polri dikirim ke Distrik Wandai, Kabupaten Intan Jaya, Papua, untuk memburu kelompok kriminal bersenjata. Kelompok ini menyerang dua warga hingga tewas dan melukai seorang warga...
- Pengusutan Kasus Paniai Suram, Presiden Diminta Turun Tangan
Pengusutan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Paniai, Papua, 2014, kian suram. Tak hanya karena Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan lagi berkas kasus itu ke Komnas HAM, tetapi juga karena Kejagung meminta sejumlah dokumen yang tidak mungkin bisa dipenuhi Komnas HAM...
KLIPING_KH_08-14062020_6-6.pdf13 June 2020
KLIPING_KH_08-14062020_4-4.pdf11 June 2020
KLIPING_KH_08-14062020_2-2.pdf10 June 2020
KLIPING_KH_08-14062020_3-3.pdf10 June 2020
KLIPING_KH_08-14062020_1-1.pdf8 June 2020
KLIPING_KH_02-07062020_4-4.pdf7 June 2020
KLIPING_KH_02-07062020_3-3.pdf6 June 2020
KLIPING_KH_02-07062020_2-2.pdf4 June 2020
KLIPING_KH_02-07062020_1-1.pdf3 June 2020
Kliping_KH_020620_2.pdf2 June 2020