- Marital rape remains taboo topic in patriarchal society
Perkosaan dalam pernikahan tetap menjadi topik tabu dalam masyarakat patriarki.
- Women candidates support migrant worker protection
Kandidat perempuan untuk legislatif dari wilayah pemilihan Jakarta 2, mendukung perlindungan pekerja migran perempuan / TKW (tenaga kerja wanita) yang berada di luar negeri ketika mereka menyadari dijadikan sebagai alat politik, agar tidak mengabaikan masalah terkait gender.
- Tahun Lalu LBH APIK Terima 800 Aduan: Kekerasan Terhadap Perempuan…
Tindak kekerasan terhadap perempuan di Jakarta masih marak. Tahun lalu, LBH APIK menerima 800 aduan kekerasan terhadap perempuan. Namun, sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah (PERDA) yang memberikan bantuan hukum bagi perempuan.
- Kriminalisasi Robet Ancam Kebebasan Berpendapat
Publik bereaksi keras terhadap penetapan status tersangka atas aktivitas HAM Robertus Robet.
- "Tidak ditahannya Robet merupakan langkah baik..."
Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM, mengomentari penetapan Robertus Robet sebagai tersangka penghinaan terhadap tentara oleh polisi.
- Komnas Perempuan Dorong RUU PKS Segera Disahkan
Keberadaan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akan mengakomodasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang tidak terdapat dalam KUHP.
- Mengincar Dapil Wilayah Timur
Memenangi daerah pemilihan (dapil) di wilayah timur Indonesia menjadi salah satu strategi lolos ke Senayan. Dapil ini menarik karena tiga indikator: indeks pembangunan manusia, partisipasi pemilih, dan domisili caleg.
- Kekerasan di Ranah Privat Meningkat
Kesadaran publik terhadap tindak kekerasan di ranah privat terus tumbuh. Hal tersebut ditandai makin banyak warga yang berani mengadukan kasus tersebut.
- Komnas HAM Diminta Abaikan Deklarasi Damai Kasus Talangsari
Koordinator sekaligus korban peristiwa Talangsari 1989, Edi Hasadad, meminta Komisi Nasional (Komnas) HAM untuk mengabaikan deklarasi damai sebagai cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. "Kami meminta Komnas HAM untuk mengabaikan deklarasi damai itu karena menurut kami tidak sesuai dengan undang-undang yang ada," ujar Edi saat menyampaikan permohonan audiensi posisi hukum kasus Talangsari di Komnas HAM, Jakarta, Senin (4/3/2019)...https://nasional.kompas.com/read/2019/03/04/17114271/komnas-ham-diminta-abaikan-deklarasi-damai-kasus-talangsari
- Caleg Partai NasDem Pejuang Hak Disabilitas
Pemerintah terus berupaya memenuhi hak-hak dasar penyandang disabilitas. Untuk terwujudnya secara maksimal hak-hak tersebut, aktivis pegiat hak warga disabilitas, Anggiasari Puji Aryatie, memutuskan menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI Partai NasDem dari daerah pemilihan Yogyakarta.
JAKPOST,_9_Mar19_(1).pdf9 March 2019
JAKPOST,_9_Mar19_(2).pdf9 March 2019
RAKYAT_MERDEKA,_8_Mar19.pdf8 March 2019
KORAN_TEMPO,_8_Mar19_(1).pdf8 March 2019
KORAN_TEMPO,_8_Mar19_(2).pdf8 March 2019
KORAN_TEMPO,_8_Mar19_(3).pdf8 March 2019
KOMPAS,_8_Mar19_(1).pdf8 March 2019
KOMPAS,_8_Mar19_(2).pdf8 March 2019
Komnas_HAM_Diminta_Abaikan_Deklarasi_Damai_Kasus_Talangsari_-_Kompas_com,_040319.pdf4 March 2019
MEDIA_INDONESIA,_3_Mar19.pdf3 March 2019