Dewan HAM PBB menggelar ptermuan tahunan utama ke-40 di Jenewa, Swiss, yang akan berlangsung dari 25 Februari hingga 22 Maret 2019. Dan pembahasan yang diharapkan akan diangkat kali ini, soal nasib Muslim Uighur di Xinjiang, RRC, ternyata tak menyentuh isu tersebut. Yang ada hanya penekanan komitmen OKI mengecam diskriminasi rasial dan religius serta merebaknya Islamofobia.

Salah satu kasu pelanggaran HAM berat yang terjadi diklaim telah tuntas, yakni Peristiwa Talangsari, Lampung pada 1989 silam. Leawt "Deklarasi Damai" yang ditandatangani berbagai unsur pimpminan di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), berdasarkan inisiasi Kementerian Koordinator Poltiik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) digelar pada 20 Februari 2019.

Gambaran mengenai kisah masa lalu di Talangsari pada tahun 1989.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Mursadi, menyatakan Indonesia sebagai mitra tepercaya bagi demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial. Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM periode 2020-2022 dalam pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Dewan HAM PBB sesi ke-40 di Jenewa, Swiss.

Kepolisian Daerah Maluku berupaya keras agar konflik beradarah antarwarga Desa Hualoy dan Desa Latu, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak merembet ke daerah lain di Maluku, terutama Kota Ambon. Patroli aparat gabungan dan penggalangan para tokoh dari kedua belah pihak di Kota Ambon terus diintensifkan.

Memilih merupakan salah satu hak politik yang melekat pada warga negara. Sama dengan dipilih, hak memilih dari setiap warga negara dilindungi sepenuhnya oleh konstitusi.

Komnas HAM menganggap strategi Prabowo-Sandiaga dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat masa lalu tidak meyakinkan publik.

Reforma agraria mestinya berutjuan untuk menata ulang struktur kepemilikan dan penguasa tanah. Program-program kedua pasangan capres-cawapres dalam bidang reforma agraria dianggap belum menyentuh akar persoalan.

Jumlah sengketa lahan korporasi dengan masyarakat kian menumpuk. Pemerintah berusaha untuk menyelesaikan sengketa agraria dengan melibatkan sejumlah pihak.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual (PKS) menjadi perbincangan di publik, meskipun pihak DPR mengaku belum membahasnya. Pro dan kontra hadi di medias sosial, bahkan berbuntut penolakan, salah satunya karena rancangan  UU itu dianggap pro terhadap perzinaan.