Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

Rujukan Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Disusun dari Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Jilid IA & IB

Rujukan Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Disusun dari Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Jilid IA & IB

Tatanusa

Detail Cantuman XML Detail Cite

A Celebration of Democracy: A Journalistic Portrayal of Indonesia's 2004 Direct Elections Amongst Moderate and Hardline Muslims

A Celebration of Democracy: A Journalistic Portrayal of Indonesia's 2004 Direct Elections Amongst Moderate and Hardline Muslims

Azyumardi Azra - Deliar Noer - Abdurrahman Wahid - Ahmad Syafii Maarif - Asrori S Karni - Dandy F Soeparan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Indonesia Mencari Demokrasi

Indonesia Mencari Demokrasi

Mochtar Buchori

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dilema Demokrasi: Ketika Pesta Rakyat Bukan untuk Rakyat

Dilema Demokrasi: Ketika Pesta Rakyat Bukan untuk Rakyat

Pustaka Pelajar - Muhammad Amin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Menulis Untuk Telinga: Sebuah Manual Penulisan Berita Radio

Menulis Untuk Telinga: Sebuah Manual Penulisan Berita Radio

Hasan Asy'ari Oramahi - PT. Gramedia Pustaka Utama

Detail Cantuman XML Detail Cite

The Indonesian National Plan of Action on Human Rights 1998-2003

The Indonesian National Plan of Action on Human Rights 1998-2003

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Wartawan Terpasung: Intervensi Negara di Tubuh PWI

Wartawan Terpasung: Intervensi Negara di Tubuh PWI

Togi Simanjuntak - Lais Abit

Detail Cantuman XML Detail Cite

Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004: Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004: Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Putusan Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD 1945

Putusan Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Tim Redaksi Tatanusa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional

A.M. Fatwa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1951 - 2005 dilengkapi: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

CV. Citra Mandiri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI

Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Indonesia Menapak Demokrasi : Evaluasi Perkembangan Reformasi Dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil

Indonesia Menapak Demokrasi : Evaluasi Perkembangan Reformasi Dan Peran Organisasi Masyarakat Sipil

Rustam Ibrahim - Ester Indahyani Jusuf - Teten Masduki - Arie Sujito - Bimo Nugroho - Dita Indah Sari - Harris Rusli Moti - Zumrotin K Susilo - Ruth Indah Rahayu - Nor Hiqmah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata

M. Yahya Harahap

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga

Djaja S. Meliala

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Perdata

A. Patra M. Zen - Uli Parulian Sihombing

Detail Cantuman XML Detail Cite

Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa

Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa

George Junus Aditjondro

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana

Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana

O.C. Kaligis

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

T. Hari Prihatono - Anak Agung Banyu Perwita - Tim Propatria Institute

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Hukum Perawat: dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Kedudukan Hukum Perawat: dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Sri Praptianingsih

Detail Cantuman XML Detail Cite

Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)

Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)

Y.A. Triana Ohoiwutun

Detail Cantuman XML Detail Cite

Disiplin Prajurit TNI

Disiplin Prajurit TNI

Indonesia. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum

Detail Cantuman XML Detail Cite

Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia

Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia

Munir Fuady

Detail Cantuman XML Detail Cite

Indonesia Bubar

Indonesia Bubar

N.B. Susilo - Umar Garamound

Detail Cantuman XML Detail Cite

Jurnal Sekretariat Negara RI, Negarawan: Berpikir, Bertindak untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

Jurnal Sekretariat Negara RI, Negarawan: Berpikir, Bertindak untuk Kepentingan Bangsa dan Negara

Sekretariat Negara RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Berjuang Membangun Kembali Indonesia: Laporan Kinerja Dua Tahun Pemerintahan SBY-JK Oktober 2004 - Oktober 2006

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Tata Ruang: UU RI No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP RI No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP RI No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Hukum Tata Ruang: UU RI No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP RI No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP RI No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Waris

J. Satrio

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak Waris Perempuan & Perwalian Anak: Hasil Pembahasan Bersama Komnas Perempuan dengan Para Ahli Hukum di Aceh

Hak Waris Perempuan & Perwalian Anak: Hasil Pembahasan Bersama Komnas Perempuan dengan Para Ahli Hukum di Aceh

Ismail Hasani - KOMNAS PEREMPUAN - Ford Foundation

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

R. Subekti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme

Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme

Jawahir Thontowi - Agung Kurniawan - Annisa Oktaviananda Putri - Ilham Putra Dewanta

Detail Cantuman XML Detail Cite

The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia

Roelof H. Haveman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sewindu Komisi Hukum Nasional RI: Laporan Tahunan 2008

Sewindu Komisi Hukum Nasional RI: Laporan Tahunan 2008

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Desain Hukum Indonesia: Kado 10 Tahun Komisi Hukum Nasional

Desain Hukum Indonesia: Kado 10 Tahun Komisi Hukum Nasional

Indonesia. Komisi Hukum Nasional - Komisi Hukum Nasional

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Hukum di Indonesia : Sebelum Perang Dunia II

Sistem Hukum di Indonesia : Sebelum Perang Dunia II

R. Soepomo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)

Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)

Muhammad Erwin S.H., M.Hum. - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai

E. Fernando M. Manullang - Bagus Dharmawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Sosio-Legal

Kajian Sosio-Legal

Sulistyowati Irianto - Adriaan W. Bedner - Jan Michiel Otto - Theresia Dyah Wirastri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengantar Ekonomi Lingkungan

Pengantar Ekonomi Lingkungan

PT Pustaka LP3ES Indonesia - Surna T. Djajadiningrat - Fred Andi Mantik - M.S. Wibawa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan

Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan

Kamdani - Pustaka Pelajar - Adji Samekto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Skenario Indonesia 2010

Skenario Indonesia 2010

Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: dalam rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

HAW Widjaja

Detail Cantuman XML Detail Cite

Panduan Menakar Otonomi Komunitas

Panduan Menakar Otonomi Komunitas

Dani Wahyu Munggoro - Andri Novi Hendrarto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Tim Redaksi Fokusmedia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemerintahan Aceh: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh : dilengkapi dengan petunjuk

Pemerintahan Aceh: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh : dilengkapi dengan petunjuk

Tatanusa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945 -2004

Demiliterisasi Tentara: Pasang Surut Politik Militer 1945 -2004

Abdoel Fattah

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek

KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek

Rafael Edy Bosko - Tore Lindholm - W. Cole Durham, Jr. - Bahia G. Tahzib Lie - M. Rifa'i Abduh

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI

Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI

K. Wantjik Saleh

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 1632 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Indonesia"

Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 33 halaman

Permintaan membutuhkan 0,18093 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Advanced Search

Judul

Pengarang

Subyek

ISBN/ISSN

Tipe Koleksi

Lokasi

GMD

Abstract