Sidang kasus mutilasi empat (4) warga yang melibatkan oknum anggota Brigif R/20/IJK/3 di Kabupaten Mimika, Papua, disebut kurang transparan.

Pemerintah terus diingatkan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dengan sungguh-sungguh, serius, dan segera...

Kunjungan Komnas HAM ke Kompas Gramedia - Kompas, 21 Januari 2023.

Merujuk Komnas HAM, pemerintah hanya mengakui 12 peristiwa, padahal Komnas HAM menyebut ada 16 pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki. Empat (4) yang tak disebut Presiden adalah Tragedi Tanjung Priok 1984, Timor Timur (Timtim) 1999, Abepura 2000, dan Paniai 2014. Mengapa?...

Penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran HAM berat dinilai terhambat karena belum efektifnya peradilan HAM. Undang-undang pengadilan HAM tak dirumuskan dengan niat tulus...

Laporan Festival HAM Semarang 2021

Sebagai akibat dari masih diberlakukannya pidana mati dalam instrumen hukum nasional Indonesia, maka eksekusi pidana mati terhadap terpidana terus terjadi hingga kini. Kontroversi mengenai pidana mati di Indonesia juga tidak pernah berhenti hingga saat ini. Pidana mati di Indonesia dianggap tidak melalui proses peradilan yang independen, imparsial, dan bersih. Praktek pidana mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit yang tindak kejahatannya pada umumnya bida dikategorikan sebagai kejahatan serius/luar biasa. Para pelaku pelanggaran HAM yang berat yang menimbulkan jumlah korban jiwa jauh lebih banyak dan pelaku korupsi merugikan perekonomian bangsa belum pernah divonis mati.

Laporan Tim Pemantauan Komnas HAM yang melaksanakan pemantauan terhadap kasus-kasus dari orang atau sekelompok orang di Kalimantan Timur yaitu pengaduan masyarakat nelayan mengenai perselisihan mereka dengan perusahaan tambang batu bara, masalah tindak kekerasan yang dialami tersangka/terpidana, dan masalah adanya ketidakadilan dalam proses hukum di kepolisian.

Laporan ini merupakan laporan Komisioner Amidhan, pemangku tema Hak Pekerja, Hak atas Pekerjaan dan Jaminan Sosial sekaligus sebagai Ketua Sub Komisi Mediasi dan Ketua Sub Komisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Ketua Berbagai Tim Kerja.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Hak atas Kesehatan dan Focus Group Discussion Justisibilitas Pelanggaran HAM Hak atas Pelayanan Kesehatan