Koleksi

Advanced Search
Human Rights and the Administration of Justice: International Instruments

Human Rights and the Administration of Justice: International Instruments

Detail CantumanXML DetailCite
Kekerasan penyidikan dalam kasus Marsinah: catatan bagi revisi KUHAP

Kekerasan penyidikan dalam kasus Marsinah: catatan bagi revisi KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
Komentar atas Reglemen hukum acara di dalam pemeriksaan di muka pengadilan negeri atau HIR

Komentar atas Reglemen hukum acara di dalam pemeriksaan di muka pengadilan negeri atau HIR

Detail CantumanXML DetailCite
Mencari alternatif dalam kebekuan dan kehambaran KUHAP

Mencari alternatif dalam kebekuan dan kehambaran KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite

Hukum acara perdata RBG/HIR (Reglement voor de Buitengewesten/Herziene Indische Reglement)

Detail CantumanXML DetailCite
Hak anda dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Yang harus diketahui

Hak anda dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Yang harus diketahui

Detail CantumanXML DetailCite
KUHP dan KUHAP: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

KUHP dan KUHAP: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Detail CantumanXML DetailCite
KUHP dan KUHAP

KUHP dan KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
Human rights on duty: princeples for better policing - international lessons for Northern Ireland

Human rights on duty: princeples for better policing - international lessons for Northern Ireland

Detail CantumanXML DetailCite
Tata Cara Menghadapi Gugatan: Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Verzet, Akta Perdamaian, Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Gugatan Rekonvensi, Derden Verzet, Duplik, dan Putusan Pengadilan

Tata Cara Menghadapi Gugatan: Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Verzet, Akta Perdamaian, Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Gugatan Rekonvensi, Derden Verzet, Duplik, dan Putusan Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite

Administrative Courts in Indonesia : a Socio-Legal Study

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang hak asasi manusia, telekomunikasi, susunan perhitungan anggaran negara, ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang hak asasi manusia, telekomunikasi, susunan perhitungan anggaran negara, ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto

Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto

Detail CantumanXML DetailCite
Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia

Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Detail CantumanXML DetailCite
Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Baru)

Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Baru)

Detail CantumanXML DetailCite
Dimensi-dimensi HAM pada administrasi keadilan: himpunan dokumen internasional HAM

Dimensi-dimensi HAM pada administrasi keadilan: himpunan dokumen internasional HAM

Detail CantumanXML DetailCite

Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: buku II beracara di pengadilan tata usaha negara

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum pembuktian dalam sengketa tata usaha negara (UU no.5 tahun 1986, LN no.77)

Hukum pembuktian dalam sengketa tata usaha negara (UU no.5 tahun 1986, LN no.77)

Detail CantumanXML DetailCite
Kasasi: upaya hukum acara pidana

Kasasi: upaya hukum acara pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum acara Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Hukum acara Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Konfigurasi politik dan kekuasaan kehakiman di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Kasasi sebagai upaya hukum

Kasasi sebagai upaya hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Jaksa di berbagai negara: peranan dan kedudukannya

Jaksa di berbagai negara: peranan dan kedudukannya

Detail CantumanXML DetailCite
Diskusi panel tentang pembinaan badan peradilan umum dan peradilan tata usha negara

Diskusi panel tentang pembinaan badan peradilan umum dan peradilan tata usha negara

Detail CantumanXML DetailCite

Memerangi Korupsi di Indonesia: Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan

Detail CantumanXML DetailCite

Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development

Detail CantumanXML DetailCite
Keberanian mereka yang berpendirian: enam belas warga Amerika yang memperjuangkan perkara hingga ke Mahkamah Agung

Keberanian mereka yang berpendirian: enam belas warga Amerika yang memperjuangkan perkara hingga ke Mahkamah Agung

Detail CantumanXML DetailCite

KUHAP dan penjelasannya

Detail CantumanXML DetailCite

Hukum tata usaha dan birokrasi negara

Detail CantumanXML DetailCite
A Thematic guide to documents on the human rights of women: a global and regional standards adopted by intergovernmental organizations, international non-governmental organizations and professional associations

A Thematic guide to documents on the human rights of women: a global and regional standards adopted by intergovernmental organizations, international non-governmental organizations and professional associations

Detail CantumanXML DetailCite
Rights of citizenship

Rights of citizenship

Detail CantumanXML DetailCite
Tentang kejurusitaan: dalam praktik peradilan perdata

Tentang kejurusitaan: dalam praktik peradilan perdata

Detail CantumanXML DetailCite
Human rights and U.S. foreign policy: 1992 report and recommendations

Human rights and U.S. foreign policy: 1992 report and recommendations

Detail CantumanXML DetailCite
The protection of human rights in African criminal proceedings

The protection of human rights in African criminal proceedings

Detail CantumanXML DetailCite
Transitional justice; how emerging democracies reckon with former regimes

Transitional justice; how emerging democracies reckon with former regimes

Detail CantumanXML DetailCite
KUHAP DAN KUHP

KUHAP DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite

4 (empat) undang-undang RI no.35, 39, 36, 40 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman, hak asasi manusia, telekomunikasi, pers

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Komisi Yudisial 2004: UU RI No.22 Th. 2004 tentang Komisi Yudisial dilengkapi dengan UU RI No.27 Th. 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-undang Komisi Yudisial 2004: UU RI No.22 Th. 2004 tentang Komisi Yudisial dilengkapi dengan UU RI No.27 Th. 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Detail CantumanXML DetailCite

The international criminal court: Elements of crimes and rules of procedures and evidence

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana - (5124)

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Menurut Sistem Engelbrecht (2): Imigrasi/Kependudukan, Agraria, Perhubungan, Perburuhan, Perpajakan, Administrasi - (5125)

Detail CantumanXML DetailCite

Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Administration of justice"
Permintaan membutuhkan 0,19215 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog