Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 
Sistem Hukum di Indonesia : Sebelum Perang Dunia II

Sistem Hukum di Indonesia : Sebelum Perang Dunia II

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum

Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Hak Tanggungan

Hak Tanggungan

Detail CantumanXML DetailCite

Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai

Detail CantumanXML DetailCite
Kajian Sosio-Legal

Kajian Sosio-Legal

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum untuk Pemula (Law for Beginners)

Hukum untuk Pemula (Law for Beginners)

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Detail CantumanXML DetailCite
Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Baru)

Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Baru)

Detail CantumanXML DetailCite
Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tatanegara

Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tatanegara

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tatanegara Ilmu Perundang-undangan

Hukum Tatanegara Ilmu Perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite
Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi

Panduan Praktis Pemantauan Proses Legislasi

Detail CantumanXML DetailCite
Proses penegakan hukum untuk mendorong demokratisasi serta memperkuat infrastruktur pemulihan ekonomi nasional

Proses penegakan hukum untuk mendorong demokratisasi serta memperkuat infrastruktur pemulihan ekonomi nasional

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan pelaksanaannya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan pelaksanaannya

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Detail CantumanXML DetailCite
RUU Perkebunan: Melestarikan Eksploitasi dan Ketergantungan

RUU Perkebunan: Melestarikan Eksploitasi dan Ketergantungan

Detail CantumanXML DetailCite
Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : Undang-undang nomor 39 tahun 1999|Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik|Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau pe

Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : Undang-undang nomor 39 tahun 1999|Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik|Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau pe

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang HAM 1999

Undang-undang HAM 1999

Detail CantumanXML DetailCite

Amandemen ke Empat UUD RI 1945 Tahun 2002: beserta Ketetapan dan Keputusan Hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002

Detail CantumanXML DetailCite
Kitab Undang-undang Lembaga Hukum & Politik

Kitab Undang-undang Lembaga Hukum & Politik

Detail CantumanXML DetailCite
Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002

Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002

Detail CantumanXML DetailCite
Naskah Akademik Dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Naskah Akademik Dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
Pidato Ilmiah Perlindungan Hak Asasi Manusia di Masa Damai dan di Masa Sengketa Bersenjata

Pidato Ilmiah Perlindungan Hak Asasi Manusia di Masa Damai dan di Masa Sengketa Bersenjata

Detail CantumanXML DetailCite
Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah Edisi Ketiga

Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah Edisi Ketiga

Detail CantumanXML DetailCite
Bangsaku: amandemen UUD 1945, curahan hati rakyat

Bangsaku: amandemen UUD 1945, curahan hati rakyat

Detail CantumanXML DetailCite
Democratization in Indonesia: an assessment

Democratization in Indonesia: an assessment

Detail CantumanXML DetailCite
Penilaian demokratisasi di Indonesia

Penilaian demokratisasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Detail CantumanXML DetailCite
Menggagas Penyusunan dan implementasi Perda yang Partisipatif, Transparan & Akuntabel

Menggagas Penyusunan dan implementasi Perda yang Partisipatif, Transparan & Akuntabel

Detail CantumanXML DetailCite
Pemerintahan Aceh: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh : dilengkapi dengan petunjuk

Pemerintahan Aceh: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh : dilengkapi dengan petunjuk

Detail CantumanXML DetailCite

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Nomor 66 Tahun 2001: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Ibukota Jakarta

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang peradilan militer

Undang-undang peradilan militer

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang bidang pertahanan keamanan (HANKAM) 1997

Undang-undang bidang pertahanan keamanan (HANKAM) 1997

Detail CantumanXML DetailCite

Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: buku II beracara di pengadilan tata usaha negara

Detail CantumanXML DetailCite
Kasasi: upaya hukum acara pidana

Kasasi: upaya hukum acara pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum acara Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Hukum acara Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
DPR RI: pertumbuhan dan cara kerjanya

DPR RI: pertumbuhan dan cara kerjanya

Detail CantumanXML DetailCite
Catatan hukum

Catatan hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum, hakim dan keadilan Tuhan: kumpulan catatan hukum dan peradilan di Indonesia

Hukum, hakim dan keadilan Tuhan: kumpulan catatan hukum dan peradilan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
DPR-RI: pertumbuhan dan cara kerjanya 1945-2004

DPR-RI: pertumbuhan dan cara kerjanya 1945-2004

Detail CantumanXML DetailCite
The Ugly Laws: Disability in Public

The Ugly Laws: Disability in Public

Detail CantumanXML DetailCite
DPA dari zaman ke zaman

DPA dari zaman ke zaman

Detail CantumanXML DetailCite

Pengisian jabatan presiden

Detail CantumanXML DetailCite

Metodologi penelitian hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Mozaik hukum I: 30 bahasan terpilih

Mozaik hukum I: 30 bahasan terpilih

Detail CantumanXML DetailCite
Dualisme naskah UUD 1945: betulkah keputusan melalui pemungutan suara berasal dari demokrasi liberal? apakah Fraksi ABRI di DPR bertentangan dengan UUD 1945?

Dualisme naskah UUD 1945: betulkah keputusan melalui pemungutan suara berasal dari demokrasi liberal? apakah Fraksi ABRI di DPR bertentangan dengan UUD 1945?

Detail CantumanXML DetailCite
Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI

Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI

Detail CantumanXML DetailCite
UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000: dilengapi dengan materi rancangan perubahan UUD 1945 hasil Badan Pekerja MPR RI tahun 1999-2000; tugas-tugas Wakil Presiden (Keppres no. 121 th 2000): susunan lengkap anggota kabinet pasca SI MPR 2000

UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000: dilengapi dengan materi rancangan perubahan UUD 1945 hasil Badan Pekerja MPR RI tahun 1999-2000; tugas-tugas Wakil Presiden (Keppres no. 121 th 2000): susunan lengkap anggota kabinet pasca SI MPR 2000

Detail CantumanXML DetailCite
Bab-bab tentang hukum adat

Bab-bab tentang hukum adat

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum dan kemajemukan budaya

Hukum dan kemajemukan budaya

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 1397 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Law"
Saat ini anda berada pada halaman 8 dari total 28 halaman
Permintaan membutuhkan 0,19279 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog