Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 
Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana

Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Kapita Selekta Hukum Pidana

Kapita Selekta Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi

Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan

Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan

Detail CantumanXML DetailCite
Kejahatan Terhadap Publik dalam Rancangan KUHP

Kejahatan Terhadap Publik dalam Rancangan KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Contempt of Court dalam Rancangan KUHP

Contempt of Court dalam Rancangan KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP

Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? : Tinjauan Kritis Atas RUU KUHP

Ke Arah Mana Pembaruan KUHP? : Tinjauan Kritis Atas RUU KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia: studi sosio-legal atas Konstituante 1956-1959

Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia: studi sosio-legal atas Konstituante 1956-1959

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi: dilengkapi Keppres nomor 49 tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi: dilengkapi Keppres nomor 49 tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ...

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang otonomi daerah 1999: UU no.22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah; UU no. 25 th. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU no. 28 th. 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

Undang-undang otonomi daerah 1999: UU no.22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah; UU no. 25 th. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU no. 28 th. 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

Detail CantumanXML DetailCite
Yurisprudensi tentang penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak

Yurisprudensi tentang penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak

Detail CantumanXML DetailCite
Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia

Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia

Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana

Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Pidana

Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Pidana Dalam Perspektif

Hukum Pidana Dalam Perspektif

Detail CantumanXML DetailCite
Asas Legalitas: dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1

Asas Legalitas: dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP

Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana

Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Detail CantumanXML DetailCite
Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)

Profesi Dokter dan Visum Et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya)

Detail CantumanXML DetailCite
Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia

Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi Peradilan Militer di Indonesia

Reformasi Peradilan Militer di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk

Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk

Detail CantumanXML DetailCite
Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia

Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Pengujian Undang-undang

Hukum Acara Pengujian Undang-undang

Detail CantumanXML DetailCite

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Jurnal Yudisial : Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim Vol-I/No-02/November/2007

Jurnal Yudisial : Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim Vol-I/No-02/November/2007

Detail CantumanXML DetailCite
Jurnal Yudisial: Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim Vol-I/No-01/Agustus/2007

Jurnal Yudisial: Kajian Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim Vol-I/No-01/Agustus/2007

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tata Ruang: UU RI No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP RI No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP RI No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Hukum Tata Ruang: UU RI No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP RI No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP RI No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Waris

Hukum Waris

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Waris

Hukum Waris

Detail CantumanXML DetailCite
Hak Waris Perempuan & Perwalian Anak: Hasil Pembahasan Bersama Komnas Perempuan dengan Para Ahli Hukum di Aceh

Hak Waris Perempuan & Perwalian Anak: Hasil Pembahasan Bersama Komnas Perempuan dengan Para Ahli Hukum di Aceh

Detail CantumanXML DetailCite
Indonesia di tengah transisi

Indonesia di tengah transisi

Detail CantumanXML DetailCite
Identitas hukum nasional

Identitas hukum nasional

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Hukum dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite

The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat

Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat

Detail CantumanXML DetailCite

Konflik di Kawasan Illegal Logging di Kalimantan Tengah

Detail CantumanXML DetailCite

Seminar Evaluasi Pelaksanaan Program Pembaharuan Pendidikan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Laporan Tahunan 2002 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia: Bertekad Mendorong Refprmasi Hukum di Indonesia

Laporan Tahunan 2002 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia: Bertekad Mendorong Refprmasi Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Laporan Tahunan 2001 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia: Bertekad Mendorong Reformasi Hukum di Indonesia

Laporan Tahunan 2001 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia: Bertekad Mendorong Reformasi Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Laporan Kegiatan Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2000

Laporan Kegiatan Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Detail CantumanXML DetailCite
Penelitian Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa

Penelitian Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa

Detail CantumanXML DetailCite
Bunga Rampai: Hukum & Globalisasi

Bunga Rampai: Hukum & Globalisasi

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 1397 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Law"
Saat ini anda berada pada halaman 7 dari total 28 halaman
Permintaan membutuhkan 0,17627 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog