Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   21   22   23   24   25   Berikutnya   Halaman Akhir 
Pers Indonesia pasca Soeharto: setelah tekanan penguasa melemah, laporan tahunan 1998/1999

Pers Indonesia pasca Soeharto: setelah tekanan penguasa melemah, laporan tahunan 1998/1999

Detail CantumanXML DetailCite
Dateline.earth: Jurnalisme.seakan.planet.itu.penting

Dateline.earth: Jurnalisme.seakan.planet.itu.penting

Detail CantumanXML DetailCite
Indonesia Human Rights and The International Human Rights Regime: Research Project

Indonesia Human Rights and The International Human Rights Regime: Research Project

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang pokok pers: proses pembentukan dan penjelasannya

Undang-undang pokok pers: proses pembentukan dan penjelasannya

Detail CantumanXML DetailCite
Journalist slain: the case of Fuad Muhammad Syafruddin

Journalist slain: the case of Fuad Muhammad Syafruddin

Detail CantumanXML DetailCite
Terbunuhnya Udin

Terbunuhnya Udin

Detail CantumanXML DetailCite

The Press in New Order Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
The Press in new order Indonesia

The Press in new order Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Pers terjebak

Pers terjebak

Detail CantumanXML DetailCite
Kebebasan berpendapat dalam Islam: dilengkapi dengan perbincangan seputar kasus Salman Rushdie, Darul Arqam, dan Arswendo Atmowiloto

Kebebasan berpendapat dalam Islam: dilengkapi dengan perbincangan seputar kasus Salman Rushdie, Darul Arqam, dan Arswendo Atmowiloto

Detail CantumanXML DetailCite
Pers memihak Golkar ?: Suara Merdeka dalam Pemilu 1992

Pers memihak Golkar ?: Suara Merdeka dalam Pemilu 1992

Detail CantumanXML DetailCite

Opini umum: antara rekayasa dan realitas

Detail CantumanXML DetailCite
Meliput pertikaian: pegangan buat wartawan

Meliput pertikaian: pegangan buat wartawan

Detail CantumanXML DetailCite
Menulis Untuk Telinga: Sebuah Manual Penulisan Berita Radio

Menulis Untuk Telinga: Sebuah Manual Penulisan Berita Radio

Detail CantumanXML DetailCite
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana aksi nasional hak-hak asasi manusia Indonesia 1998-2003

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana aksi nasional hak-hak asasi manusia Indonesia 1998-2003

Detail CantumanXML DetailCite
The Indonesian National Plan of Action on Human Rights 1998-2003

The Indonesian National Plan of Action on Human Rights 1998-2003

Detail CantumanXML DetailCite
Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 129 of 1998 on The Indonesian national plan of action on human rights 1998-2003

Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 129 of 1998 on The Indonesian national plan of action on human rights 1998-2003

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang hak asasi manusia, telekomunikasi, susunan perhitungan anggaran negara, ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang hak asasi manusia, telekomunikasi, susunan perhitungan anggaran negara, ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
Dialog Muslim-Kristen: dulu, sekarang, dan esok

Dialog Muslim-Kristen: dulu, sekarang, dan esok

Detail CantumanXML DetailCite
Syekh Siti Jenar: pergumulan Islam - Jawa

Syekh Siti Jenar: pergumulan Islam - Jawa

Detail CantumanXML DetailCite
Kesejahteraan jurnalis: antar mitos dan kenyataan, potret sosial ekonomi jurnalis Jawa Timur

Kesejahteraan jurnalis: antar mitos dan kenyataan, potret sosial ekonomi jurnalis Jawa Timur

Detail CantumanXML DetailCite
Wartawan Terpasung: Intervensi Negara di Tubuh PWI

Wartawan Terpasung: Intervensi Negara di Tubuh PWI

Detail CantumanXML DetailCite
Academic freedom in Indonesia: dismantling Soeharto-Era barriers

Academic freedom in Indonesia: dismantling Soeharto-Era barriers

Detail CantumanXML DetailCite
Ketika jurnalisme dibungkam sastra harus bicara

Ketika jurnalisme dibungkam sastra harus bicara

Detail CantumanXML DetailCite
Ketika Jurnalisme Dibungkam : Sastra Harus Bicara

Ketika Jurnalisme Dibungkam : Sastra Harus Bicara

Detail CantumanXML DetailCite
Ilusi sebuah kekuasaan

Ilusi sebuah kekuasaan

Detail CantumanXML DetailCite
Aliansi Jurnalis Independen/The Alliance of Independent Journalists

Aliansi Jurnalis Independen/The Alliance of Independent Journalists

Detail CantumanXML DetailCite
Menggugat kebebasan pers

Menggugat kebebasan pers

Detail CantumanXML DetailCite
Menggagas jurnalisme sensitif gender

Menggagas jurnalisme sensitif gender

Detail CantumanXML DetailCite
Segi-segi hukum kewartawanan: tanggung jawab yuridis seorang jurnalis

Segi-segi hukum kewartawanan: tanggung jawab yuridis seorang jurnalis

Detail CantumanXML DetailCite
Jurnalis independen diadili: Pledoi tiga terpidana

Jurnalis independen diadili: Pledoi tiga terpidana

Detail CantumanXML DetailCite
Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004: Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004: Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Putusan Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD 1945

Putusan Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim

Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1B (Nomor : 007 - 024)

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1B (Nomor : 007 - 024)

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Detail CantumanXML DetailCite
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sebuah Studi Sosio-Legal

Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sebuah Studi Sosio-Legal

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
Di tengah konspirasi ketakutan: Dialog bredel di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Di tengah konspirasi ketakutan: Dialog bredel di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Pers dan penguasa: pembocoran Pentagon Papers dan pengungkapan oleh New York Times

Pers dan penguasa: pembocoran Pentagon Papers dan pengungkapan oleh New York Times

Detail CantumanXML DetailCite
Masyarakat warga dan pergulatan demokrasi: menyambut 70 tahun Jakob Oetama

Masyarakat warga dan pergulatan demokrasi: menyambut 70 tahun Jakob Oetama

Detail CantumanXML DetailCite
Politik Lokal di Indonesia

Politik Lokal di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Indonesia: the long oppression

Indonesia: the long oppression

Detail CantumanXML DetailCite

Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok: Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
Ad Hoc Human Rights Court: Against Gross Human Rights Violations in East Timor April - September 1999

Ad Hoc Human Rights Court: Against Gross Human Rights Violations in East Timor April - September 1999

Detail CantumanXML DetailCite
Hak Uji Materiil

Hak Uji Materiil

Detail CantumanXML DetailCite

"Andai Saya Terpilih..." : Janji-janji Calon Ketua dan Wakil Ketua MA

Detail CantumanXML DetailCite
Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi

Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Bahan dan Perumusan Rakernas Tahun 1996 Mahkamah Agung RI dengan para Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding dari semua Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia

Himpunan Bahan dan Perumusan Rakernas Tahun 1996 Mahkamah Agung RI dengan para Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding dari semua Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1951 - 2005 dilengkapi: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   21   22   23   24   25   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 8724 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "D"
Saat ini anda berada pada halaman 25 dari total 175 halaman
Permintaan membutuhkan 0,13126 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog