Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 36 37 38 39 40 Berikutnya Halaman Akhir

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi: dilengkapi Keppres nomor 49 tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ...

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian awal birokrasi pemerintahan & politik Orde Baru

Muhammad Ryaas Rasyid

Detail Cantuman XML Detail Cite

The Indonesian state secretariat 1945-1993

Robinson Pangaribuan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Menimbang otonomi vs federal: mengembangkan wacana federalisme dan otonomi luas menuju masyarakat madani Indonesia

Syahda Guruh Langkah Samudra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Birokrasi pemerintah orde baru: perspektif kultural dan struktural

Priyo Budi Santoso

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan sepentas tentang: pemerintahan desa dan kelurahan

R. H. Unang Sunardjo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Government, ethics, ethics and managers: penyelewengan aparat pemerintah

David T Austern - Sheldon S Steinberg

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-undang otonomi daerah 1999: UU no.22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah; UU no. 25 th. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU no. 28 th. 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dasar-dasar keterampilan abdi negara melayani masyarakat

Bob Woworuntu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Masyarakat bertanya Baramuli menjawab

A.A. Baramuli

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kuliah ilmu negara

Djokosutono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Moralitas politik dan pemerintahan yang bersih menurut 4 tokoh reformasi: Amien Rais, Emil Salim, Nurcholis Madjid, Jusril Ihza Mehendra

Aris Boediono - Sidarta Gautama

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lima langkah membangun pemerintahan yang baik

M. Dimyati Hartono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Yurisprudensi tentang penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak

Winahyu Erwiningsih - Jazim Hamidi

Detail Cantuman XML Detail Cite

The Foreign investment process in Indonesia: the role of law in the economic development of a third world country

Charles Himawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ilmu negara: buku panduan mahasiswa

Luhkito Hangesti Broto - Yohanes Hartono - R. Diah Imaningrum S. - Max Boli Sabon - Fransisko Saragih - Piet Sumampouw - Paulus Tandilino - Endang Wahyati Yustina

Detail Cantuman XML Detail Cite

Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia

Josef Riwu Kaho

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mengapa Orde Baru Gagal ?

M. J. Kasiyanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ilmu negara umum

R. Kranenburg - Tk. B. Sabaroedin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi wawasan nusantara

Baharuddin Lopa - M.Ryaas Rasjid - Piping Syahbuddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Birokrasi militer dan partai politik dalam negara transisi

Zainuddin Maliki

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia

P.A.F. Lamintang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pendapat Ahli dalam Perkara Pidana

O.C. Kaligis

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Pidana

Koesparmono Irsan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Pidana Dalam Perspektif

Topo Santoso - Agustinus Pohan - Martin Moerings - Tristam P. Moeliono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asas Legalitas: dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1

ELSAM - Fajrimei A. Gofar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP

Zainal Abidin - Sriwiyanti Eddyono - Tim ELSAM - Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana: Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-surat Penting Perkara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama

Adami Chazawi - Setiyono Wahyudi - Yuyut Setyorini - Indro Basuki

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Romli Atmasasmita

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana

Alfitra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Daerah Istimewa Yogyakarta

Djoko Dwiyanto - Ign. Gatut Saksono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Perumahan

Urip Santoso

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional

T. Hari Prihatono - Yandry Kurniawan Kasim - Stevanus Suluh Rudito - Dodi Fransisko

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

T. Hari Prihatono - Anak Agung Banyu Perwita - Tim Propatria Institute

Detail Cantuman XML Detail Cite

Al Araf - Gufron Mabruri - Bhatara Ibnu Reza - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan - Julius Ibrani - Adelita Kasih - Ardi Manto Adiputra - Hussein Ahmad - Ikhsan Yosarie - Muhammad Busyol Fuad - Wahyudi Djafar - Teo Reffelsen - Gina Sabrina - Annisa Yudha Apriliasari

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konsep Sistem Pertahanan Nonmiliter: Suatu Sistem Pertahanan Komplemen Sistem Pertahanan Militer dalam Pertahanan Rakyat Semesta

Suryanto Suryokusumo - I.G.K. Manila - Asman Akhir Nasution - Priyo Sanyoto - Monang Siburian - Iskandar Kamil - Soegini - Suwarto Ipook - Aang Suwardjo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru: Melacak Pandangan dan Komunikasi Advokasi Masyarakat Sipil

Halaman Pertama Sebelumnya 36 37 38 39 40 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 13026 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Author : "Sekertaris Kabinet Republik Indonesia "

Saat ini anda berada pada halaman 38 dari total 261 halaman

Permintaan membutuhkan 0,05773 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog