Koleksi

Advanced Search
 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
Himpunan putusan Pengadilan Tinggi dan mahkamah agung tentang sengketa Pilkada

Himpunan putusan Pengadilan Tinggi dan mahkamah agung tentang sengketa Pilkada

Detail CantumanXML DetailCite
Pendidikan kewargaan (civic education): demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani

Pendidikan kewargaan (civic education): demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani

Detail CantumanXML DetailCite
Rujukan Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Disusun dari Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Jilid IA & IB

Rujukan Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Disusun dari Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Jilid IA & IB

Detail CantumanXML DetailCite
Demokrasi dan hak asasi manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945

Demokrasi dan hak asasi manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Profil Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Laporan Tahunan 2004

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Laporan Tahunan 2004

Detail CantumanXML DetailCite
Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim

Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1B (Nomor : 007 - 024)

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1B (Nomor : 007 - 024)

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya

Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya

Detail CantumanXML DetailCite
Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redifinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru

Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redifinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite

Pemikiran dan harapan tentang negara hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia: studi sosio-legal atas Konstituante 1956-1959

Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia: studi sosio-legal atas Konstituante 1956-1959

Detail CantumanXML DetailCite
Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia

Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Pengujian Undang-undang

Hukum Acara Pengujian Undang-undang

Detail CantumanXML DetailCite
Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 - 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 - 2011

Detail CantumanXML DetailCite
Sumbang Saran dari Simposium UUD 45 Pasca Amandemen: tentang Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Sumbang Saran dari Simposium UUD 45 Pasca Amandemen: tentang Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tatanegara

Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tatanegara

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tatanegara Ilmu Perundang-undangan

Hukum Tatanegara Ilmu Perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan pelaksanaannya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan pelaksanaannya

Detail CantumanXML DetailCite
Putusan Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001

Putusan Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001

Detail CantumanXML DetailCite

Amandemen ke Empat UUD RI 1945 Tahun 2002: beserta Ketetapan dan Keputusan Hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002

Detail CantumanXML DetailCite
Kitab Undang-undang Lembaga Hukum & Politik

Kitab Undang-undang Lembaga Hukum & Politik

Detail CantumanXML DetailCite
Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002

Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002

Detail CantumanXML DetailCite
Bangsaku: amandemen UUD 1945, curahan hati rakyat

Bangsaku: amandemen UUD 1945, curahan hati rakyat

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua

Detail CantumanXML DetailCite
DPR RI: pertumbuhan dan cara kerjanya

DPR RI: pertumbuhan dan cara kerjanya

Detail CantumanXML DetailCite
DPR-RI: pertumbuhan dan cara kerjanya 1945-2004

DPR-RI: pertumbuhan dan cara kerjanya 1945-2004

Detail CantumanXML DetailCite
DPA dari zaman ke zaman

DPA dari zaman ke zaman

Detail CantumanXML DetailCite

Pengisian jabatan presiden

Detail CantumanXML DetailCite

Metodologi penelitian hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Dualisme naskah UUD 1945: betulkah keputusan melalui pemungutan suara berasal dari demokrasi liberal? apakah Fraksi ABRI di DPR bertentangan dengan UUD 1945?

Dualisme naskah UUD 1945: betulkah keputusan melalui pemungutan suara berasal dari demokrasi liberal? apakah Fraksi ABRI di DPR bertentangan dengan UUD 1945?

Detail CantumanXML DetailCite
Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI

Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI

Detail CantumanXML DetailCite
UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000: dilengapi dengan materi rancangan perubahan UUD 1945 hasil Badan Pekerja MPR RI tahun 1999-2000; tugas-tugas Wakil Presiden (Keppres no. 121 th 2000): susunan lengkap anggota kabinet pasca SI MPR 2000

UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000: dilengapi dengan materi rancangan perubahan UUD 1945 hasil Badan Pekerja MPR RI tahun 1999-2000; tugas-tugas Wakil Presiden (Keppres no. 121 th 2000): susunan lengkap anggota kabinet pasca SI MPR 2000

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum dan kemajemukan budaya

Hukum dan kemajemukan budaya

Detail CantumanXML DetailCite
Konstitusi-konstitusi Indonesia tahun 1945-2000

Konstitusi-konstitusi Indonesia tahun 1945-2000

Detail CantumanXML DetailCite
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia 1998 dan pidato pertanggungan jawaban Presiden/Mandataris MPR Republik Indonesia beserta sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 1998-2003

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia 1998 dan pidato pertanggungan jawaban Presiden/Mandataris MPR Republik Indonesia beserta sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 1998-2003

Detail CantumanXML DetailCite
Kewarganegaraan: Pemahaman dalam konteks sejarah, teori dan praktik

Kewarganegaraan: Pemahaman dalam konteks sejarah, teori dan praktik

Detail CantumanXML DetailCite

Ketetapan dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil sidang tahunan MPRRI 2003

Detail CantumanXML DetailCite
Konvensi ketatanegaraan

Konvensi ketatanegaraan

Detail CantumanXML DetailCite
234 Pasal Rancangan konstitusi baru untuk Indonesia baru

234 Pasal Rancangan konstitusi baru untuk Indonesia baru

Detail CantumanXML DetailCite
Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tata negara darurat di Indonesia

Hukum tata negara darurat di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Pandangan negara integralistik; sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945

Pandangan negara integralistik; sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tata Negara Darurat

Hukum Tata Negara Darurat

Detail CantumanXML DetailCite
Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 204 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Constitution"
Permintaan membutuhkan 0,22743 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog