Koleksi

Advanced Search
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan

Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan

Detail CantumanXML DetailCite
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Tanya jawab Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Tanya jawab Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Mencari alternatif dalam kebekuan dan kehambaran KUHAP

Mencari alternatif dalam kebekuan dan kehambaran KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
Rancangan Undang-undang Republik Indonesia nomor ... tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-undang Republik Indonesia nomor ... tahun ... tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum: Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa, Dipenjara

Bila Anda Menghadapi Masalah Hukum: Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Ditahan, Didakwa, Dipenjara

Detail CantumanXML DetailCite
Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif hak asasi manusia

Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif hak asasi manusia

Detail CantumanXML DetailCite
KUHP dan Penjelasannya

KUHP dan Penjelasannya

Detail CantumanXML DetailCite
Hak anda dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Yang harus diketahui

Hak anda dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Yang harus diketahui

Detail CantumanXML DetailCite
KUHP dan KUHAP: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

KUHP dan KUHAP: dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad

Detail CantumanXML DetailCite
KUHP dan KUHAP

KUHP dan KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
Kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara

Kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara

Detail CantumanXML DetailCite
Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Perundang-Undangan RI Tentang Partai Politik Dilengkapi Instruksi Panglima TNI Nomor: Ins/1/VIII/2008 Tentang Netralitas TNI

Peraturan Perundang-Undangan RI Tentang Partai Politik Dilengkapi Instruksi Panglima TNI Nomor: Ins/1/VIII/2008 Tentang Netralitas TNI

Detail CantumanXML DetailCite
Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia: Tepat Dibaca bagi Para Penegak Hukum, Aktivis LSM Anti-Korupsi, dan Calon Koruptor

Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia: Tepat Dibaca bagi Para Penegak Hukum, Aktivis LSM Anti-Korupsi, dan Calon Koruptor

Detail CantumanXML DetailCite
Perundang-Undangan Agraria Indonesia

Perundang-Undangan Agraria Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Poligami Perspektif Perikatan Nikah : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Poligami Perspektif Perikatan Nikah : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite

Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
Daftar Inventaris Masalah Terhadap Beberapa Ketentuan dalam RUU KUHP yang Diajukan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Daftar Inventaris Masalah Terhadap Beberapa Ketentuan dalam RUU KUHP yang Diajukan oleh Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban : Sebuah Observasi Awal

Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban : Sebuah Observasi Awal

Detail CantumanXML DetailCite
Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006: Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945

Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006: Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pengujian UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Putusan Nomor 015/PUU-III/2005 : Pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Putusan Nomor 015/PUU-III/2005 : Pengujian UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite

Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 : Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite

Putusan Nomor 009-014/PUU-III/2005 : Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite

Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 : Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite

Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 : Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite

Putusan Nomor 004/PUU-III/2005 : Pengujian UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1951 - 2005 dilengkapi: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan Peraturan tentang Class Action

Detail CantumanXML DetailCite

Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang

Detail CantumanXML DetailCite
KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan: Mengenai Contoh-contoh Akta Notaris untuk PT (Bagian Pertama), CV & Yayasan dan Bentuk Pemberitahuan & Pelaporan ke Departemen Hukum dan Perundang-Undangan: Buku III

Contoh Akta Notaris dan Akta Di Bawah Tangan: Mengenai Contoh-contoh Akta Notaris untuk PT (Bagian Pertama), CV & Yayasan dan Bentuk Pemberitahuan & Pelaporan ke Departemen Hukum dan Perundang-Undangan: Buku III

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum International yang Relevan

Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum International yang Relevan

Detail CantumanXML DetailCite
Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan

Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan

Detail CantumanXML DetailCite
Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana

Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan

Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan

Detail CantumanXML DetailCite
Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Detail CantumanXML DetailCite

Naskah Akademik Undang-undang Kesehatan Jiwa

Detail CantumanXML DetailCite
Legislative Drafting: Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda

Legislative Drafting: Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang Komisi Yudisial 2004: UU RI No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dilengkapi dengan: UU RI No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang Otonomi Daerah Tahun 2004: UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
Sumbang Saran dari Simposium UUD 45 Pasca Amandemen: tentang Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Sumbang Saran dari Simposium UUD 45 Pasca Amandemen: tentang Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite

Naskah Akademis dan Draf Rancangan Naskah Undang-undang Dasar Republik Indonesia: Rangkuman dan Kompilasi Pemikiran dari Warga Masyarakat melalui Semiloka "Rancangan Perubahan UUD 1945" Jakarta, 1-4 Oktober 2001

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (UU RI No. 1 Tahun 2006) dilengkapi dengan: UU RI No. 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, UU RI No. 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 200 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Undang-Undang"
Permintaan membutuhkan 1,4493 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog