Koleksi

Advanced Search
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
Referendum: sarana hukum pemantapan dan pengamanan UUD - 1945

Referendum: sarana hukum pemantapan dan pengamanan UUD - 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia

Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Delik-delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia

Delik-delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Pokok-Pokok Pikiran Komnas HAM tentang RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Pokok-Pokok Pikiran Komnas HAM tentang RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia ii

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia ii

Detail CantumanXML DetailCite
Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia I

Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia I

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pelaksanaannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pelaksanaannya

Detail CantumanXML DetailCite
Demokrasi dan hak asasi manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945

Demokrasi dan hak asasi manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Detail CantumanXML DetailCite

Menggugat Komponen Cadangan

Detail CantumanXML DetailCite

Amandemen ke Empat UUD RI 1945 Tahun 2002: beserta Ketetapan dan Keputusan Hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002

Detail CantumanXML DetailCite
Bangsaku: amandemen UUD 1945, curahan hati rakyat

Bangsaku: amandemen UUD 1945, curahan hati rakyat

Detail CantumanXML DetailCite
DPR-RI: pertumbuhan dan cara kerjanya 1945-2004

DPR-RI: pertumbuhan dan cara kerjanya 1945-2004

Detail CantumanXML DetailCite
Indonesia: Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Online Gender-Based Violence Against Women, Legal Briefing

Indonesia: Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Online Gender-Based Violence Against Women, Legal Briefing

Detail CantumanXML DetailCite
Indonesia: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan, Pengarahan Hukum

Indonesia: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap Perempuan, Pengarahan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Dualisme naskah UUD 1945: betulkah keputusan melalui pemungutan suara berasal dari demokrasi liberal? apakah Fraksi ABRI di DPR bertentangan dengan UUD 1945?

Dualisme naskah UUD 1945: betulkah keputusan melalui pemungutan suara berasal dari demokrasi liberal? apakah Fraksi ABRI di DPR bertentangan dengan UUD 1945?

Detail CantumanXML DetailCite
Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI

Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI

Detail CantumanXML DetailCite
UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000: dilengapi dengan materi rancangan perubahan UUD 1945 hasil Badan Pekerja MPR RI tahun 1999-2000; tugas-tugas Wakil Presiden (Keppres no. 121 th 2000): susunan lengkap anggota kabinet pasca SI MPR 2000

UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000: dilengapi dengan materi rancangan perubahan UUD 1945 hasil Badan Pekerja MPR RI tahun 1999-2000; tugas-tugas Wakil Presiden (Keppres no. 121 th 2000): susunan lengkap anggota kabinet pasca SI MPR 2000

Detail CantumanXML DetailCite
Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Pandangan negara integralistik; sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945

Pandangan negara integralistik; sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Amandemen konstitusi sebagai scenario learning reformasi administrasi publik

Amandemen konstitusi sebagai scenario learning reformasi administrasi publik

Detail CantumanXML DetailCite
Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945

Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite

Dari sadar hidup kembali ke yang hak 2: mawas diri bangsa

Detail CantumanXML DetailCite
UU Yayasan: Mempersempit Ruang Gerak Berorganisasi

UU Yayasan: Mempersempit Ruang Gerak Berorganisasi

Detail CantumanXML DetailCite
Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris

Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris

Detail CantumanXML DetailCite
Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia

Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia

Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Administrasi Pertanahan: Pelaksanaan Hukum Pertanahan dalam Praktek

Detail CantumanXML DetailCite
Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara

Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman: Belajar dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Siber di Mancanegara

Detail CantumanXML DetailCite
Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam RUU KUHPidana

Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam RUU KUHPidana

Detail CantumanXML DetailCite
CATATAN SIPIL NASIONAL: Pokok-pokok Pikiran dan Paradigma Baru

CATATAN SIPIL NASIONAL: Pokok-pokok Pikiran dan Paradigma Baru

Detail CantumanXML DetailCite
Pelaksanaan Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945: Tanggung Jawab Negara, Dengan Fokus Pada Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pelaksanaan Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945: Tanggung Jawab Negara, Dengan Fokus Pada Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Detail CantumanXML DetailCite
Pembaruan KUHP: Melindungi Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum dan Kebijakan Negara: Seminar dan 'Focus Group Discussion' Komnas HAM: Term of Reference

Pembaruan KUHP: Melindungi Hak Asasi Manusia, Kepentingan Umum dan Kebijakan Negara: Seminar dan 'Focus Group Discussion' Komnas HAM: Term of Reference

Detail CantumanXML DetailCite
Merespon Arah Pembahasan RKUHP: Kajian Komnas HAM terhadap Draf RKUHP 28 Agustus 2019

Merespon Arah Pembahasan RKUHP: Kajian Komnas HAM terhadap Draf RKUHP 28 Agustus 2019

Detail CantumanXML DetailCite
Instrumen HAM Nasional

Instrumen HAM Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
KAJIAN PERSANDINGAN KONVENSI GENOSIDA - UU POSITIF

KAJIAN PERSANDINGAN KONVENSI GENOSIDA - UU POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
KETERANGAN PEMERINTAH DI HADAPAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA: TANGGAL 7 APRIL 1999

KETERANGAN PEMERINTAH DI HADAPAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA: TANGGAL 7 APRIL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
Matinya Kebebasan Berpendapat: Ketika Para Korban UU ITE Bertutur

Matinya Kebebasan Berpendapat: Ketika Para Korban UU ITE Bertutur

Detail CantumanXML DetailCite
CATATAN SIPIL PARADIGMA BARU YANG BERWAWASAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN SIPIL PARADIGMA BARU YANG BERWAWASAN HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
Dua Ironi dalam Demokratisasi Informasi: Seminar Dokumentasi dan lnformasi HAM; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Jakarta, 12 April 2001

Dua Ironi dalam Demokratisasi Informasi: Seminar Dokumentasi dan lnformasi HAM; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia - Jakarta, 12 April 2001

Detail CantumanXML DetailCite
Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE

Kertas Kebijakan Catatan dan Desakan Masyarakat Sipil atas Revisi UU ITE

Detail CantumanXML DetailCite
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

Detail CantumanXML DetailCite
Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Muslimah atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman

Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Muslimah atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman

Detail CantumanXML DetailCite
Analisis Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP

Analisis Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis

Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis

Detail CantumanXML DetailCite
Socrates Cafe: Bijak, Kritis dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital

Socrates Cafe: Bijak, Kritis dan Inspiratif Seputar Dunia dan Masyarakat Digital

Detail CantumanXML DetailCite
Muslimah yang Diperdebatkan

Muslimah yang Diperdebatkan

Detail CantumanXML DetailCite
Konsep Asas Retroaktif dalam Pidana: Pemberlakuan Asas Restroaktif pada Tindak Pidana Pelanggaran HAM di Indonesia

Konsep Asas Retroaktif dalam Pidana: Pemberlakuan Asas Restroaktif pada Tindak Pidana Pelanggaran HAM di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 188 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "UU"
Permintaan membutuhkan 0,18212 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog