Koleksi

Advanced Search
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
Human Rights: Group Defamation, Freedom of Expression and the Law of Nations

Human Rights: Group Defamation, Freedom of Expression and the Law of Nations

Detail CantumanXML DetailCite
Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters

Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters

Detail CantumanXML DetailCite
Standar Nasional Pendidikan (SNP) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Standar Nasional Pendidikan (SNP) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Detail CantumanXML DetailCite

Black's Law Dictionary

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Pembuktian: Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif

Hukum Pembuktian: Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia

Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Harmonisasi Hukum: dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)

Harmonisasi Hukum: dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)

Detail CantumanXML DetailCite

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2002: Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) tahun 2002

Detail CantumanXML DetailCite

Keterangan pemerintah di hadapan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai rancangan undang-undang tentang rakyat terlatih dan rancangan undang-undang tentang keselamatan dan keamanan negara

Detail CantumanXML DetailCite
Perbankan dan masalah kredit: suatu tinjauan yuridis

Perbankan dan masalah kredit: suatu tinjauan yuridis

Detail CantumanXML DetailCite
Pemeriksaan di persidangan pengadilan

Pemeriksaan di persidangan pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum kepolisian

Hukum kepolisian

Detail CantumanXML DetailCite
RUU antiterorisme: antara kebebasan dan keamanan rakyat

RUU antiterorisme: antara kebebasan dan keamanan rakyat

Detail CantumanXML DetailCite
Hak anda dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Yang harus diketahui

Hak anda dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana): Yang harus diketahui

Detail CantumanXML DetailCite

Pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada (per. men. dagri no.9 tahun 2005) dilengkapi...

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang hak cipta merek dan paten

Undang-undang hak cipta merek dan paten

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran

Detail CantumanXML DetailCite
Law of the Republic of Indonesia number 3 of the year 1999 concerning general elections

Law of the Republic of Indonesia number 3 of the year 1999 concerning general elections

Detail CantumanXML DetailCite
Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik: keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara no. 02 tahun 1999; berisikan antara lain Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik (PP no. 5 th. 1999), P

Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik: keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara no. 02 tahun 1999; berisikan antara lain Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik (PP no. 5 th. 1999), P

Detail CantumanXML DetailCite
Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

Detail CantumanXML DetailCite
UU politik buah reformasi setengah hati

UU politik buah reformasi setengah hati

Detail CantumanXML DetailCite
Pasung kebebasan: menelisik kelahiran UU Unjuk Rasa

Pasung kebebasan: menelisik kelahiran UU Unjuk Rasa

Detail CantumanXML DetailCite
Delik-delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia

Delik-delik Keagamaan di dalam RUU KUHP Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Anggaran Daerah untuk TNI: Ancaman bagi Kontrol Sipil terhadap Militer (Studi Kasus Pengadaan Kapal oleh Daerah)

Anggaran Daerah untuk TNI: Ancaman bagi Kontrol Sipil terhadap Militer (Studi Kasus Pengadaan Kapal oleh Daerah)

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Reformasi di Persimpangan: Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Poligami Perspektif Perikatan Nikah : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Poligami Perspektif Perikatan Nikah : Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam & Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
Referensi Fundamental Diskursus Hukum Kewarganegaraan: Kompilasi Peraturan Perundang-undangan RI, Deklarasi-Deklarasi Universal, dan Konvensi-Konvensi Internasional, Mengenai Hukum Kewarganegaraan

Referensi Fundamental Diskursus Hukum Kewarganegaraan: Kompilasi Peraturan Perundang-undangan RI, Deklarasi-Deklarasi Universal, dan Konvensi-Konvensi Internasional, Mengenai Hukum Kewarganegaraan

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pelaksanaannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pelaksanaannya

Detail CantumanXML DetailCite
Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban : Sebuah Observasi Awal

Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban : Sebuah Observasi Awal

Detail CantumanXML DetailCite
RUU Rahasia negara: Ancaman bagi demokrasi

RUU Rahasia negara: Ancaman bagi demokrasi

Detail CantumanXML DetailCite
Rujukan Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Disusun dari Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Jilid IA & IB

Rujukan Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Disusun dari Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Jilid IA & IB

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang pokok pers: proses pembentukan dan penjelasannya

Undang-undang pokok pers: proses pembentukan dan penjelasannya

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang hak asasi manusia, telekomunikasi, susunan perhitungan anggaran negara, ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang hak asasi manusia, telekomunikasi, susunan perhitungan anggaran negara, ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1B (Nomor : 007 - 024)

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1B (Nomor : 007 - 024)

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Freezone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Freezone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)

Detail CantumanXML DetailCite
Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata

Detail CantumanXML DetailCite

Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga

Detail CantumanXML DetailCite
3 (tiga) undang-undang RI tahun 1999 meliputi: UU RI no.28 th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme: UU RI no.27 th. 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kej

3 (tiga) undang-undang RI tahun 1999 meliputi: UU RI no.28 th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme: UU RI no.27 th. 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kej

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembe- rantasan tindak pidana korupsi: dilengkapi peraturan pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Instruksi Presiden

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembe- rantasan tindak pidana korupsi: dilengkapi peraturan pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Instruksi Presiden

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak pidana informasi rahasia dalam rancangan KUHP

Tindak pidana informasi rahasia dalam rancangan KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi: dilengkapi Keppres nomor 49 tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi: dilengkapi Keppres nomor 49 tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ...

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang otonomi daerah 1999: UU no.22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah; UU no. 25 th. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU no. 28 th. 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

Undang-undang otonomi daerah 1999: UU no.22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah; UU no. 25 th. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU no. 28 th. 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

Detail CantumanXML DetailCite
Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia

Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Asas Legalitas: dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1

Asas Legalitas: dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri #1

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 290 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Regulations"
Permintaan membutuhkan 0,22635 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog