Koleksi

Advanced Search
Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik: keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara no. 02 tahun 1999; berisikan antara lain Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik (PP no. 5 th. 1999), P

Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik: keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara no. 02 tahun 1999; berisikan antara lain Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik (PP no. 5 th. 1999), P

Detail CantumanXML DetailCite
Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri sipil yang menjadi anggota partai politik

Detail CantumanXML DetailCite

Perpolisian Masyarakat: Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Dasar-dasar keterampilan abdi negara melayani masyarakat

Dasar-dasar keterampilan abdi negara melayani masyarakat

Detail CantumanXML DetailCite

Seminar Evaluasi Pelaksanaan Program Pembaharuan Pendidikan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite

Memerangi Korupsi di Indonesia: Memperkuat Akuntabilitas untuk Kemajuan

Detail CantumanXML DetailCite

Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Baru tentang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: dilengkapi dengan Peraturan tentang: Uang Pesangon, Uang Jasa, Ganti Kerugian dan Upah Lembur

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Baru Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Baru Pegawai Negeri Sipil

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Lengkap Undang-undang & Peraturan-peraturan Kepegawaian Negara: Buku Pertama Jilid 2

Himpunan Lengkap Undang-undang & Peraturan-peraturan Kepegawaian Negara: Buku Pertama Jilid 2

Detail CantumanXML DetailCite
Pokok-pokok Hukum Kepegawaian di Indonesia (2 volume)

Pokok-pokok Hukum Kepegawaian di Indonesia (2 volume)

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil

Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil

Detail CantumanXML DetailCite
Laporan tahunan 1997: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Laporan tahunan 1997: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite

Tiga undang-undang politik 1999: UU no.2 Th. 1999 partai politik; UU no.3 Th. 1999 pemilihan umum; UU no.4 Th. 1999 susunan dan kedudukan MPR-DPR-DPRD delengkapi dengan PP no.5 Th.1999 dan PP no.12 Th. 1999 tentang Perubahan atas PP no.5 Th.1999 tentang P

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan peraturan perundang-undangan hasil reformasi di bidang politik tahun 1999

Detail CantumanXML DetailCite

Otonomi daerah dan penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN

Detail CantumanXML DetailCite
Annual report 1997

Annual report 1997

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang kepegawaian 1999: UU no.43 th.1999 tentang Perubahan UU no.8 th.1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dilengkapi dengan UU no.8 Th 1974; 6 Peraturan Pemerintah; 2 Keputusan Presiden

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan perundang-undangan pegawai negeri sipil menuju era baru: dilengkapi: Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan dan Tunjangan Jabatan Struktural PNS, Pejabat Negar

Detail CantumanXML DetailCite
Law of the Republic of Indonesia number 4 of the year 1999 concerning the composition and status of the People

Law of the Republic of Indonesia number 4 of the year 1999 concerning the composition and status of the People

Detail CantumanXML DetailCite

Law of the Republic of Indonesia number 2 of the year 1999 concerning political parties; The Republic of Indoensia Government Regulation number 5 of the year 1999 concerning civil servants membership in political parties

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan / keputusan menteri dalam negeri RI (Per MenDagri No.1, Kep Men Dagri No.6, 7, 8 tahun 2003) tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah

Peraturan / keputusan menteri dalam negeri RI (Per MenDagri No.1, Kep Men Dagri No.6, 7, 8 tahun 2003) tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah

Detail CantumanXML DetailCite
Petunjuk teknis peraturan pelaksanaan undang-undang kepegawaian : keputusan kepala badan kepegawaian negara

Petunjuk teknis peraturan pelaksanaan undang-undang kepegawaian : keputusan kepala badan kepegawaian negara

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan pemerintah tentang penetapan pensiun pokok pensiun pegawai negeri sipil, hakim, TNI, POLRI dan tunjangan anak yatim/piatu serta janda/dudanya

Detail CantumanXML DetailCite
Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di harian Indonesia Raya

Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di harian Indonesia Raya

Detail CantumanXML DetailCite

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik Tahun 2004

Detail CantumanXML DetailCite

Memberi makna bagi partisipasi publik: Laporan tahunan 2004 - 2005 - (5015)

Detail CantumanXML DetailCite

Singapore 21: Together, We make the difference - (5023)

Detail CantumanXML DetailCite

Menyediakan layanan berbasis komunitas: Prinsip-prinsip bekerja dengan komunitas untuk pemulihan perempuan korban kekerasan - (5034)

Detail CantumanXML DetailCite

Menyuarakan nurani menggapai kesetaraan: Lembaga Swadaya Masyarakat - (4766)

Detail CantumanXML DetailCite

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2002

Detail CantumanXML DetailCite

Public-Private Co-operation for the Development of Low Income Shelter

Detail CantumanXML DetailCite
Ekasminasi Publik: Partisipsi Masyarakat Mengawasi Peradilan - (5555)

Ekasminasi Publik: Partisipsi Masyarakat Mengawasi Peradilan - (5555)

Detail CantumanXML DetailCite

Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Public servants"
Permintaan membutuhkan 0,18448 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog