Koleksi

Advanced Search
Standar Nasional Pendidikan (SNP) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Standar Nasional Pendidikan (SNP) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Detail CantumanXML DetailCite
STATE CRIME: Governments, Violence and Corruption

STATE CRIME: Governments, Violence and Corruption

Detail CantumanXML DetailCite
Data Analysis for Monitoring Human Rights

Data Analysis for Monitoring Human Rights

Detail CantumanXML DetailCite
Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization

Indonesia Getting Its Second Wind: Law and Economics for Welfare Maximization

Detail CantumanXML DetailCite
Perilaku organisasi POLRI

Perilaku organisasi POLRI

Detail CantumanXML DetailCite
Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia

Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Rujukan Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Disusun dari Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Jilid IA & IB

Rujukan Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Disusun dari Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Jilid IA & IB

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1B (Nomor : 007 - 024)

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1B (Nomor : 007 - 024)

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Detail CantumanXML DetailCite
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tata Ruang: UU RI No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP RI No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP RI No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Hukum Tata Ruang: UU RI No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP RI No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP RI No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Detail CantumanXML DetailCite

Seminar Evaluasi Pelaksanaan Program Pembaharuan Pendidikan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Detail CantumanXML DetailCite
Wajah DPR dan DPD 2004-2009 - (5220)

Wajah DPR dan DPD 2004-2009 - (5220)

Detail CantumanXML DetailCite
Megapolitan: Konsep, Problematika dan Prospek

Megapolitan: Konsep, Problematika dan Prospek

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Tata kehidupan bernegara: berdasarkan lima undang-undang bidang kenegaraan, politik, dan kemasyarakatan

Tata kehidupan bernegara: berdasarkan lima undang-undang bidang kenegaraan, politik, dan kemasyarakatan

Detail CantumanXML DetailCite
Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Terpadu Analisis Kebijakan Pemerintah

Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Terpadu Analisis Kebijakan Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Migration and refugee policies: an overview

Migration and refugee policies: an overview

Detail CantumanXML DetailCite
Penelitian Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Hak Pendidikan, Keperdataan dan Kesempatan Kerja bagi Pengungsi Internal (IDPs)

Penelitian Peraturan dan Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Hak Pendidikan, Keperdataan dan Kesempatan Kerja bagi Pengungsi Internal (IDPs)

Detail CantumanXML DetailCite
Suatu Manual: Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal & Hak Asasi Manusia

Suatu Manual: Prinsip-Prinsip Panduan bagi Pengungsi Internal & Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
Pengkajian Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Bantuan yang Layak bagi Pengungsi Internal (IDPs)

Pengkajian Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Permasalahan Bantuan yang Layak bagi Pengungsi Internal (IDPs)

Detail CantumanXML DetailCite
The Neoliberal State, Recognition and Indigenous Rights: New paternalism to new imaginings

The Neoliberal State, Recognition and Indigenous Rights: New paternalism to new imaginings

Detail CantumanXML DetailCite
Politik Hak Asasi Manusia & Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi Hingga Akhir Pemerintahan SBY

Politik Hak Asasi Manusia & Transisi di Indonesia: Dari Awal Reformasi Hingga Akhir Pemerintahan SBY

Detail CantumanXML DetailCite
Children and the politics of culture

Children and the politics of culture

Detail CantumanXML DetailCite
Pendidikan kewarganegaraan : demokrasi, HAM & masyarakat madani

Pendidikan kewarganegaraan : demokrasi, HAM & masyarakat madani

Detail CantumanXML DetailCite

Privatisasi versus neo-sosialisme Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Handbook on civil registration and vital statistics systems: developing information, education and communication

Detail CantumanXML DetailCite
Dinamika kependudukan dan kebijakan - (5141)

Dinamika kependudukan dan kebijakan - (5141)

Detail CantumanXML DetailCite
Civil society di aras lokal: Perkembangan hubungan antara rakyat dan negara di pedesaan Jawa - (5154)

Civil society di aras lokal: Perkembangan hubungan antara rakyat dan negara di pedesaan Jawa - (5154)

Detail CantumanXML DetailCite
Bait and switch: Human rights and U.S. foreign policy - (5283)

Bait and switch: Human rights and U.S. foreign policy - (5283)

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat - (5291)

Detail CantumanXML DetailCite

Privatisasi: ketidakadilan

Detail CantumanXML DetailCite

Local governance in China, Part II: an assessment of urban residents committees and municipal community development

Detail CantumanXML DetailCite

Abandoning children to their autonomy: The United Nations convention on the Rights of the child

Detail CantumanXML DetailCite

Guidelines and policies on human rights for local government units

Detail CantumanXML DetailCite

THE FEDERAL GOVERNMENT'S RESPONSE TO THE WIK DECISION: 21THE TEN POINT PLAN

Detail CantumanXML DetailCite
Children, education and health - (5360)

Children, education and health - (5360)

Detail CantumanXML DetailCite

Children have the rights to food, home, and clothing

Detail CantumanXML DetailCite

Every children has the right to dignity

Detail CantumanXML DetailCite

For theirs is the kingdom of heaven

Detail CantumanXML DetailCite
Thoughts on Political Economy & Reconciliation in Indonesia - (5495)

Thoughts on Political Economy & Reconciliation in Indonesia - (5495)

Detail CantumanXML DetailCite

Pekerja Sektor Informal Berjuang Untuk Hidup - (6114)

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air - (6210)

Detail CantumanXML DetailCite

Hasil Pencarian

Ditemukan 44 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Government policy"
Permintaan membutuhkan 0,20316 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog