Koleksi

Advanced Search
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
Democratic Governance and International Law

Democratic Governance and International Law

Detail CantumanXML DetailCite
Global & Strategis

Global & Strategis

Detail CantumanXML DetailCite
Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters

Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters

Detail CantumanXML DetailCite
Pengantar pada Rezim HAM internasional

Pengantar pada Rezim HAM internasional

Detail CantumanXML DetailCite

Human Rights and Business Ethics; Proceedings of an International Symposium to Commemorate the Fiftieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, 24 October 1998, Bangkok

Detail CantumanXML DetailCite
Governance, Democracy and Conditionality: What Role for NGOs?

Governance, Democracy and Conditionality: What Role for NGOs?

Detail CantumanXML DetailCite
VISI: Demokrasi Minus

VISI: Demokrasi Minus

Detail CantumanXML DetailCite
Governing (Through) Rights

Governing (Through) Rights

Detail CantumanXML DetailCite
Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan

Pengantar Kebijakan Publik: Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan

Detail CantumanXML DetailCite

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2002: Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) tahun 2002

Detail CantumanXML DetailCite

Keterangan pemerintah di hadapan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai rancangan undang-undang tentang rakyat terlatih dan rancangan undang-undang tentang keselamatan dan keamanan negara

Detail CantumanXML DetailCite
History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past

History in Uniform: Military Ideology and the Construction of Indonesia's Past

Detail CantumanXML DetailCite
Pendidikan kewargaan (civic education): demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani

Pendidikan kewargaan (civic education): demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani

Detail CantumanXML DetailCite

Jurnal Demokrasi Volume I, No. 1, November 2003: Kebijakan Publik Jauh Kenyataan dari Harapan

Detail CantumanXML DetailCite
3 (tiga) undang-undang RI tahun 1999 meliputi: UU RI no.28 th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme: UU RI no.27 th. 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kej

3 (tiga) undang-undang RI tahun 1999 meliputi: UU RI no.28 th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme: UU RI no.27 th. 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kej

Detail CantumanXML DetailCite
Tentang nepotisme: analisa isi media massa

Tentang nepotisme: analisa isi media massa

Detail CantumanXML DetailCite

Pemikiran dan harapan tentang negara hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Membasmi korupsi

Membasmi korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Pengembangan sistem integritas nasional: buku panduan transparency internasional

Pengembangan sistem integritas nasional: buku panduan transparency internasional

Detail CantumanXML DetailCite
Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia: studi sosio-legal atas Konstituante 1956-1959

Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia: studi sosio-legal atas Konstituante 1956-1959

Detail CantumanXML DetailCite

Paradigma baru pemerintah daerah menyongsong millenium ketiga

Detail CantumanXML DetailCite
Kajian awal birokrasi pemerintahan & politik Orde Baru

Kajian awal birokrasi pemerintahan & politik Orde Baru

Detail CantumanXML DetailCite
Birokrasi pemerintah orde baru: perspektif kultural dan struktural

Birokrasi pemerintah orde baru: perspektif kultural dan struktural

Detail CantumanXML DetailCite
Government, ethics, ethics and managers: penyelewengan aparat pemerintah

Government, ethics, ethics and managers: penyelewengan aparat pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang otonomi daerah 1999: UU no.22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah; UU no. 25 th. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU no. 28 th. 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

Undang-undang otonomi daerah 1999: UU no.22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah; UU no. 25 th. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU no. 28 th. 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

Detail CantumanXML DetailCite
Masyarakat bertanya Baramuli menjawab

Masyarakat bertanya Baramuli menjawab

Detail CantumanXML DetailCite
Kuliah ilmu negara

Kuliah ilmu negara

Detail CantumanXML DetailCite
Moralitas politik dan pemerintahan yang bersih menurut 4 tokoh reformasi: Amien Rais, Emil Salim, Nurcholis Madjid, Jusril Ihza Mehendra

Moralitas politik dan pemerintahan yang bersih menurut 4 tokoh reformasi: Amien Rais, Emil Salim, Nurcholis Madjid, Jusril Ihza Mehendra

Detail CantumanXML DetailCite
Lima langkah membangun pemerintahan yang baik

Lima langkah membangun pemerintahan yang baik

Detail CantumanXML DetailCite
Yurisprudensi tentang penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak

Yurisprudensi tentang penerapan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak

Detail CantumanXML DetailCite
Ilmu negara: buku panduan mahasiswa

Ilmu negara: buku panduan mahasiswa

Detail CantumanXML DetailCite
Mengapa Orde Baru Gagal ?

Mengapa Orde Baru Gagal ?

Detail CantumanXML DetailCite
Ilmu negara umum

Ilmu negara umum

Detail CantumanXML DetailCite

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
State and civil society in Indonesia

State and civil society in Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Masyarakat dan negara: kado untuk Prof. Soetandyo Wignyosoebroto

Masyarakat dan negara: kado untuk Prof. Soetandyo Wignyosoebroto

Detail CantumanXML DetailCite
Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Baru)

Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Edisi Baru)

Detail CantumanXML DetailCite
Proses penegakan hukum untuk mendorong demokratisasi serta memperkuat infrastruktur pemulihan ekonomi nasional

Proses penegakan hukum untuk mendorong demokratisasi serta memperkuat infrastruktur pemulihan ekonomi nasional

Detail CantumanXML DetailCite
LSM dan Otonomi Daerah: Membangun Peran untuk Demokrasi dan Good Governance

LSM dan Otonomi Daerah: Membangun Peran untuk Demokrasi dan Good Governance

Detail CantumanXML DetailCite
Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
Implementasi Layanan Terpadu di Kabupaten/Kota Studi Kasus: Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen, Kota Parepare

Implementasi Layanan Terpadu di Kabupaten/Kota Studi Kasus: Kota Yogyakarta, Kabupaten Sragen, Kota Parepare

Detail CantumanXML DetailCite

Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: buku II beracara di pengadilan tata usaha negara

Detail CantumanXML DetailCite
Kitab undang-undang peradilan tata usaha negara

Kitab undang-undang peradilan tata usaha negara

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum acara Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Hukum acara Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia: suatu tinjauan sejarah hukum tata negara

Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia: suatu tinjauan sejarah hukum tata negara

Detail CantumanXML DetailCite
Ilmu negara: pembahasan buku Prof.Mr.R. Kranenburg

Ilmu negara: pembahasan buku Prof.Mr.R. Kranenburg

Detail CantumanXML DetailCite

Keputusan Presiden R.I Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi: Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi hukum nasional: suatu kajian terhadap undang-undang produk pemerintahan transisi 1998-1999

Reformasi hukum nasional: suatu kajian terhadap undang-undang produk pemerintahan transisi 1998-1999

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 118 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Good governance"
Permintaan membutuhkan 0,19466 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog