Koleksi

Advanced Search
Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat (Mahudat) Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah

Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat (Mahudat) Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Keistimewaan Aceh dalam Lintasan Sejarah: Proses Pembentukan UU No. 44/1999

Detail CantumanXML DetailCite
Pendidikan kewargaan (civic education): demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani

Pendidikan kewargaan (civic education): demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani

Detail CantumanXML DetailCite
Academic freedom in Indonesia: dismantling Soeharto-Era barriers

Academic freedom in Indonesia: dismantling Soeharto-Era barriers

Detail CantumanXML DetailCite
Federalisme Untuk Indonesia

Federalisme Untuk Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Tantangan era baru: berbagai keadaan dan penyikapannya; tumbuh, mandek, demokratisasi, desentralisasi pemerintahan, keberagaman, untuk maju

Tantangan era baru: berbagai keadaan dan penyikapannya; tumbuh, mandek, demokratisasi, desentralisasi pemerintahan, keberagaman, untuk maju

Detail CantumanXML DetailCite

Paradigma baru pemerintah daerah menyongsong millenium ketiga

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi: dilengkapi Keppres nomor 49 tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ...

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi: dilengkapi Keppres nomor 49 tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ...

Detail CantumanXML DetailCite
Menimbang otonomi vs federal: mengembangkan wacana federalisme dan otonomi luas menuju masyarakat madani Indonesia

Menimbang otonomi vs federal: mengembangkan wacana federalisme dan otonomi luas menuju masyarakat madani Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang otonomi daerah 1999: UU no.22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah; UU no. 25 th. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU no. 28 th. 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

Undang-undang otonomi daerah 1999: UU no.22 th. 1999 tentang pemerintahan daerah; UU no. 25 th. 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; UU no. 28 th. 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN

Detail CantumanXML DetailCite
Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia

Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Birokrasi militer dan partai politik dalam negara transisi

Birokrasi militer dan partai politik dalam negara transisi

Detail CantumanXML DetailCite
Merebut Negara: Beberapa Catatan Reflektif tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa

Merebut Negara: Beberapa Catatan Reflektif tentang Upaya-upaya Pengakuan, Pengembalian dan Pemulihan Otonomi Desa

Detail CantumanXML DetailCite
Menggalang Perubahan Perlunya Perspektif Gender dalam Otonomi Daerah (6675)

Menggalang Perubahan Perlunya Perspektif Gender dalam Otonomi Daerah (6675)

Detail CantumanXML DetailCite
Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Detail CantumanXML DetailCite
Inovasi Sebagai Referensi :Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award

Inovasi Sebagai Referensi :Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award

Detail CantumanXML DetailCite
Pelaksanaan otonomi luas & isu federalisme sebagai suatu alternatif

Pelaksanaan otonomi luas & isu federalisme sebagai suatu alternatif

Detail CantumanXML DetailCite
Demokrasi dan otonomi: mencegah disintegrasi bangsa

Demokrasi dan otonomi: mencegah disintegrasi bangsa

Detail CantumanXML DetailCite
Democratization in Indonesia: an assessment

Democratization in Indonesia: an assessment

Detail CantumanXML DetailCite
Penilaian demokratisasi di Indonesia

Penilaian demokratisasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi

Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi

Detail CantumanXML DetailCite
Membangun Format Baru Otonomi Daerah

Membangun Format Baru Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
LSM dan Otonomi Daerah: Membangun Peran untuk Demokrasi dan Good Governance

LSM dan Otonomi Daerah: Membangun Peran untuk Demokrasi dan Good Governance

Detail CantumanXML DetailCite
Pemekaran dan otonomi khusus wilayah Papua: kumpulan perundang-undangan

Pemekaran dan otonomi khusus wilayah Papua: kumpulan perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite
Langkah-langkah perjuangan kita

Langkah-langkah perjuangan kita

Detail CantumanXML DetailCite
Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah

Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
ACEH: May 30, 2003

ACEH: May 30, 2003

Detail CantumanXML DetailCite
Indonesia’s Failure in Papua: The Role of Elites in Designing, Implementing and Undermining Special Autonomy

Indonesia’s Failure in Papua: The Role of Elites in Designing, Implementing and Undermining Special Autonomy

Detail CantumanXML DetailCite

Jurnal Bina Praja = Journal of Home Affairs Governance

Detail CantumanXML DetailCite
Reclaiming The State: Overcoming Problems Of Democracy In Post-Soeharto Indonesia

Reclaiming The State: Overcoming Problems Of Democracy In Post-Soeharto Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Autonomy, sovereignty, and self-determination: the accomodation of conflicting rights

Autonomy, sovereignty, and self-determination: the accomodation of conflicting rights

Detail CantumanXML DetailCite
Documents on autonomy and minority rights

Documents on autonomy and minority rights

Detail CantumanXML DetailCite
Perangkat pendukung otonomy daerah

Perangkat pendukung otonomy daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Otonomi daerah dan penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN

Detail CantumanXML DetailCite
Autonomy: aplications and implications

Autonomy: aplications and implications

Detail CantumanXML DetailCite

Petunjuk pelaksanaan U.U. otonomi daerah dan U.U. korupsi, kolusi, nepotisme di Indonesia tahun 1999: dilengkapi UU. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, UU. kejahatan terhadap keamanan negara, UU. pemberantasan kegiatan korupsi, langkah-langka

Detail CantumanXML DetailCite

Tarik ulur relasi pusat-daerah: perkembangan pengaturan pemerintahan daerah dan catatan kritis

Detail CantumanXML DetailCite
Minorities

Minorities

Detail CantumanXML DetailCite

Aceh: can autonomy stem the conflicts ?

Detail CantumanXML DetailCite

Pledoi

Detail CantumanXML DetailCite

Perekat hati yang tercabik: jawaban atas dinamika persoalan, refleksi sosial Aceh, dan sebuah kesadaran untuk masa depan

Detail CantumanXML DetailCite
Kembali ke akar: kembali ke konsep otonomi masyarakat asli

Kembali ke akar: kembali ke konsep otonomi masyarakat asli

Detail CantumanXML DetailCite

Seminar memantapkan kebijakan penataan persebaran penduduk dalam era otonomi daerah di Hotel Indonesia 11 Juli 2003 Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Dalam Negeri

Detail CantumanXML DetailCite
Mencari jalan tengah otonomi khusus provinsi Papua

Mencari jalan tengah otonomi khusus provinsi Papua

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah

Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah

Detail CantumanXML DetailCite
Profil daerah kabupaten dan kota Jilid 5

Profil daerah kabupaten dan kota Jilid 5

Detail CantumanXML DetailCite

Protection and Promotion of Human Rights at The Local Levels in Indonesia - (DL3738)

Detail CantumanXML DetailCite

Hasil Pencarian

Ditemukan 47 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Autonomy"
Permintaan membutuhkan 0,27371 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog