Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 
Referensi Fundamental Diskursus Hukum Kewarganegaraan: Kompilasi Peraturan Perundang-undangan RI, Deklarasi-Deklarasi Universal, dan Konvensi-Konvensi Internasional, Mengenai Hukum Kewarganegaraan

Referensi Fundamental Diskursus Hukum Kewarganegaraan: Kompilasi Peraturan Perundang-undangan RI, Deklarasi-Deklarasi Universal, dan Konvensi-Konvensi Internasional, Mengenai Hukum Kewarganegaraan

Detail CantumanXML DetailCite
Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan

Tata Cara Penggeledahan dan Penyitaan

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pelaksanaannya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pelaksanaannya

Detail CantumanXML DetailCite
Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban : Sebuah Observasi Awal

Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban : Sebuah Observasi Awal

Detail CantumanXML DetailCite
Pendidikan kewargaan (civic education): demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani

Pendidikan kewargaan (civic education): demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani

Detail CantumanXML DetailCite
RUU Rahasia negara: Ancaman bagi demokrasi

RUU Rahasia negara: Ancaman bagi demokrasi

Detail CantumanXML DetailCite
Rujukan Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Disusun dari Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Jilid IA & IB

Rujukan Peraturan Perundang-undangan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi: Disusun dari Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Jilid IA & IB

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum & Proses Demokrasi: Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada

Hukum & Proses Demokrasi: Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada

Detail CantumanXML DetailCite
Demokrasi dan hak asasi manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945

Demokrasi dan hak asasi manusia dalam Konstitusi Madinah dan Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang pokok pers: proses pembentukan dan penjelasannya

Undang-undang pokok pers: proses pembentukan dan penjelasannya

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang hak asasi manusia, telekomunikasi, susunan perhitungan anggaran negara, ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Undang-undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang hak asasi manusia, telekomunikasi, susunan perhitungan anggaran negara, ketentuan pokok kekuasaan kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
Profil Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Profil Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Laporan Tahunan 2004

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Laporan Tahunan 2004

Detail CantumanXML DetailCite
Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim

Mahkamah Agung vs Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi: Reformasi Pengawasan Hakim

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1B (Nomor : 007 - 024)

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1B (Nomor : 007 - 024)

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: 1A (Nomor: 001-006)

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi

Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi

Detail CantumanXML DetailCite
Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redifinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru

Konsepsi Ideal Mahkamah Agung: Redifinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung untuk Membangun Indonesia Baru

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Menyingkap Tabir Mafia Peradilan

Menyingkap Tabir Mafia Peradilan

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
Tebaran Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT 1

Tebaran Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT 1

Detail CantumanXML DetailCite
Tebaran Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT 2

Tebaran Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT 2

Detail CantumanXML DetailCite
Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Freezone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Freezone (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara)

Detail CantumanXML DetailCite
Arbitrase dan Mediasi di Indonesia

Arbitrase dan Mediasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Cyberspace: Buku Pertama yang Mengupas Aspek-aspek Hukum di Cyberspace

Hukum Cyberspace: Buku Pertama yang Mengupas Aspek-aspek Hukum di Cyberspace

Detail CantumanXML DetailCite
Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata

Detail CantumanXML DetailCite

Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga

Detail CantumanXML DetailCite
KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)

Detail CantumanXML DetailCite

Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia

Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Perikatan (Law of Obligations)

Hukum Perikatan (Law of Obligations)

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Perdata

Hukum Perdata

Detail CantumanXML DetailCite
Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Ketiga

Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Ketiga

Detail CantumanXML DetailCite
Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)

Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)

Detail CantumanXML DetailCite
3 (tiga) undang-undang RI tahun 1999 meliputi: UU RI no.28 th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme: UU RI no.27 th. 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kej

3 (tiga) undang-undang RI tahun 1999 meliputi: UU RI no.28 th. 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme: UU RI no.27 th. 1999 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kej

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembe- rantasan tindak pidana korupsi: dilengkapi peraturan pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Instruksi Presiden

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pembe- rantasan tindak pidana korupsi: dilengkapi peraturan pelaksanaan undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Instruksi Presiden

Detail CantumanXML DetailCite
Masalah korupsi dan pemecahannya

Masalah korupsi dan pemecahannya

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak pidana informasi rahasia dalam rancangan KUHP

Tindak pidana informasi rahasia dalam rancangan KUHP

Detail CantumanXML DetailCite

Pemikiran dan harapan tentang negara hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Hak asasi manusia dan penegakan hukum

Hak asasi manusia dan penegakan hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Menelisik Pasal-pasal Proteksi Negara dalam RUU KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi

Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan

Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan

Detail CantumanXML DetailCite
Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan

Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 1397 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Law"
Saat ini anda berada pada halaman 6 dari total 28 halaman
Permintaan membutuhkan 0,22943 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog