Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 
Dualisme naskah UUD 1945: betulkah keputusan melalui pemungutan suara berasal dari demokrasi liberal? apakah Fraksi ABRI di DPR bertentangan dengan UUD 1945?

Dualisme naskah UUD 1945: betulkah keputusan melalui pemungutan suara berasal dari demokrasi liberal? apakah Fraksi ABRI di DPR bertentangan dengan UUD 1945?

Detail CantumanXML DetailCite
Asal-Usul Raja-raja Palembang dan Hikayat Nakhoda Asyiq dalam Naskah Kuno

Asal-Usul Raja-raja Palembang dan Hikayat Nakhoda Asyiq dalam Naskah Kuno

Detail CantumanXML DetailCite
Megapolitan: Konsep, Problematika dan Prospek

Megapolitan: Konsep, Problematika dan Prospek

Detail CantumanXML DetailCite
Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI

Tiga undang-undang dasar: UUD RI 1945, Konstitusi RIS, UUD Sementara RI

Detail CantumanXML DetailCite
Manajemen Kota: Perspektif Spasial

Manajemen Kota: Perspektif Spasial

Detail CantumanXML DetailCite
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite

Human rights data base: Asia & Islamic countries

Detail CantumanXML DetailCite
Yang Pusat dan yang Lokal: Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal

Yang Pusat dan yang Lokal: Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal

Detail CantumanXML DetailCite
Pemerintahan SBY-JK: Berpikir Secara Ekonomis, Politis atau Bisnis?

Pemerintahan SBY-JK: Berpikir Secara Ekonomis, Politis atau Bisnis?

Detail CantumanXML DetailCite

Keputusan Presiden R.I Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi: Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000: dilengapi dengan materi rancangan perubahan UUD 1945 hasil Badan Pekerja MPR RI tahun 1999-2000; tugas-tugas Wakil Presiden (Keppres no. 121 th 2000): susunan lengkap anggota kabinet pasca SI MPR 2000

UUD 1945 setelah amandemen kedua tahun 2000: dilengapi dengan materi rancangan perubahan UUD 1945 hasil Badan Pekerja MPR RI tahun 1999-2000; tugas-tugas Wakil Presiden (Keppres no. 121 th 2000): susunan lengkap anggota kabinet pasca SI MPR 2000

Detail CantumanXML DetailCite
Bab-bab tentang hukum adat

Bab-bab tentang hukum adat

Detail CantumanXML DetailCite
Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam

Receptio a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi Berbasis Tradisi: Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia

Korupsi Berbasis Tradisi: Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hambalang Mengguncang

Hambalang Mengguncang

Detail CantumanXML DetailCite
Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum dan kemajemukan budaya

Hukum dan kemajemukan budaya

Detail CantumanXML DetailCite
Yurisprudensi hukum pidana dan perdata meliputi a.l.: Pidana: umum, ekonomi, narkotika; perdata: waris, hibah, perkawinan, dilengkapi Undang-undang RI no.42 Th.1999 tentang jaminan fidusia

Yurisprudensi hukum pidana dan perdata meliputi a.l.: Pidana: umum, ekonomi, narkotika; perdata: waris, hibah, perkawinan, dilengkapi Undang-undang RI no.42 Th.1999 tentang jaminan fidusia

Detail CantumanXML DetailCite
Konstitusi-konstitusi Indonesia tahun 1945-2000

Konstitusi-konstitusi Indonesia tahun 1945-2000

Detail CantumanXML DetailCite
Kasus-kasus Hukum Terkait Dengan Pengadilan Pidana Internasional Bagi Bekas Negara Yugoslavia

Kasus-kasus Hukum Terkait Dengan Pengadilan Pidana Internasional Bagi Bekas Negara Yugoslavia

Detail CantumanXML DetailCite
Ketetapan-ketetapan MPR RI dan GBHN 1998

Ketetapan-ketetapan MPR RI dan GBHN 1998

Detail CantumanXML DetailCite
Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia 1998 dan pidato pertanggungan jawaban Presiden/Mandataris MPR Republik Indonesia beserta sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 1998-2003

Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat republik Indonesia 1998 dan pidato pertanggungan jawaban Presiden/Mandataris MPR Republik Indonesia beserta sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 1998-2003

Detail CantumanXML DetailCite
Kewarganegaraan: Pemahaman dalam konteks sejarah, teori dan praktik

Kewarganegaraan: Pemahaman dalam konteks sejarah, teori dan praktik

Detail CantumanXML DetailCite
Ceramah hak asasi manusia oleh Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH di Konsulat Jenderal RI Hong Kong

Ceramah hak asasi manusia oleh Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH di Konsulat Jenderal RI Hong Kong

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi

Korupsi, Hukum & Moralitas Agama: Mewacanakan Fikih Antikorupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

Detail CantumanXML DetailCite
Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara

Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara

Detail CantumanXML DetailCite
Surga Para Koruptor

Surga Para Koruptor

Detail CantumanXML DetailCite
Menemukan hukum melalui tafsir dan fakta

Menemukan hukum melalui tafsir dan fakta

Detail CantumanXML DetailCite

Ketetapan dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil sidang tahunan MPRRI 2003

Detail CantumanXML DetailCite
Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi: Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu

Desain Sistem Pemerintahan Antikorupsi: Konsep Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu

Detail CantumanXML DetailCite
Konvensi ketatanegaraan

Konvensi ketatanegaraan

Detail CantumanXML DetailCite

Di Balik Korupsi Yayasan Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
234 Pasal Rancangan konstitusi baru untuk Indonesia baru

234 Pasal Rancangan konstitusi baru untuk Indonesia baru

Detail CantumanXML DetailCite
Tindak pidana makar menurut KUHP

Tindak pidana makar menurut KUHP

Detail CantumanXML DetailCite

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Detail CantumanXML DetailCite
Pemekaran dan otonomi khusus wilayah Papua: kumpulan perundang-undangan

Pemekaran dan otonomi khusus wilayah Papua: kumpulan perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite
Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tata negara darurat di Indonesia

Hukum tata negara darurat di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Pandangan negara integralistik; sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945

Pandangan negara integralistik; sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

Persepsi terhadap prosedur dan sistem perubahan konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi dalam penegakan hukum

Reformasi dalam penegakan hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Matinya Negara Hukum

Matinya Negara Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
Pandangan dan langkah reformasi B.J. Habibie; buku dua: Hukum dan sosial budaya

Pandangan dan langkah reformasi B.J. Habibie; buku dua: Hukum dan sosial budaya

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tata Negara Darurat

Hukum Tata Negara Darurat

Detail CantumanXML DetailCite
Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Lima GBHN: 1973-1978-1983-1988-1993

Lima GBHN: 1973-1978-1983-1988-1993

Detail CantumanXML DetailCite
Amandemen konstitusi sebagai scenario learning reformasi administrasi publik

Amandemen konstitusi sebagai scenario learning reformasi administrasi publik

Detail CantumanXML DetailCite

Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan beranotasi ketetapan Majelis Persmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1960-2001 (Tap MPR 1960-2001)

Himpunan beranotasi ketetapan Majelis Persmusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1960-2001 (Tap MPR 1960-2001)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   46   47   48   49   50   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 13026 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "National level Designation of Responsibilities and"
Saat ini anda berada pada halaman 46 dari total 261 halaman
Permintaan membutuhkan 0,06019 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog