Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   Berikutnya   Halaman Akhir 
Bangsaku: amandemen UUD 1945, curahan hati rakyat

Bangsaku: amandemen UUD 1945, curahan hati rakyat

Detail CantumanXML DetailCite
Demokratisasi dan demiliterisasi: wacana dan pergulatan di pesantren

Demokratisasi dan demiliterisasi: wacana dan pergulatan di pesantren

Detail CantumanXML DetailCite
Demokrasi dan otonomi: mencegah disintegrasi bangsa

Demokrasi dan otonomi: mencegah disintegrasi bangsa

Detail CantumanXML DetailCite
Pedoman Pemenuhan Hak Asasi manusia Bagi Tenaga Kerja

Pedoman Pemenuhan Hak Asasi manusia Bagi Tenaga Kerja

Detail CantumanXML DetailCite
Budaya dan kebebasan: ketegangan antara kebebasan individu dan aksi kolektif

Budaya dan kebebasan: ketegangan antara kebebasan individu dan aksi kolektif

Detail CantumanXML DetailCite
Pengkhianatan demokrasi a la Orde Baru: masalah dan masa depan demokrasi terpimpin konstitusional

Pengkhianatan demokrasi a la Orde Baru: masalah dan masa depan demokrasi terpimpin konstitusional

Detail CantumanXML DetailCite
Membangun oposisi: agenda-agenda perubahan politik masa depan

Membangun oposisi: agenda-agenda perubahan politik masa depan

Detail CantumanXML DetailCite
Masalah dan prospek demokrasi di Indonesia

Masalah dan prospek demokrasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Democratization in Indonesia: an assessment

Democratization in Indonesia: an assessment

Detail CantumanXML DetailCite
Penilaian demokratisasi di Indonesia

Penilaian demokratisasi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi

Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi

Detail CantumanXML DetailCite
Birokrasi nan pongah: belajar dari kegagalan Orde Baru

Birokrasi nan pongah: belajar dari kegagalan Orde Baru

Detail CantumanXML DetailCite
Reformasi setengah hati

Reformasi setengah hati

Detail CantumanXML DetailCite
Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Dimensi Keberlakuan Yuridis Normatif, Yuridis Sosiologis dan Yuridis Filosofis (Daftar Inventarisasi Masalah)

Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Dimensi Keberlakuan Yuridis Normatif, Yuridis Sosiologis dan Yuridis Filosofis (Daftar Inventarisasi Masalah)

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua

Detail CantumanXML DetailCite
Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi

Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi

Detail CantumanXML DetailCite
Membangun Format Baru Otonomi Daerah

Membangun Format Baru Otonomi Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
LSM dan Otonomi Daerah: Membangun Peran untuk Demokrasi dan Good Governance

LSM dan Otonomi Daerah: Membangun Peran untuk Demokrasi dan Good Governance

Detail CantumanXML DetailCite
Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia

Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Libatkan Rakyat Dalam Pengambilan Kebijakan: Mengais Partisipasi di Era Transisi Demokrasi

Libatkan Rakyat Dalam Pengambilan Kebijakan: Mengais Partisipasi di Era Transisi Demokrasi

Detail CantumanXML DetailCite
Satu Dasawarsa Reaktivisasi Provinsi Papua Barat: Meretas Jalan Kesejahteraan Rakyat Papua Demi Memperkokoh Integrasi Bangsa

Satu Dasawarsa Reaktivisasi Provinsi Papua Barat: Meretas Jalan Kesejahteraan Rakyat Papua Demi Memperkokoh Integrasi Bangsa

Detail CantumanXML DetailCite
Panduan Menakar Otonomi Komunitas

Panduan Menakar Otonomi Komunitas

Detail CantumanXML DetailCite
Parlemen Desa: Dinamika DPR Kalurahan dan DPRK Gotong Royong

Parlemen Desa: Dinamika DPR Kalurahan dan DPRK Gotong Royong

Detail CantumanXML DetailCite
Suara dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK

Suara dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK

Detail CantumanXML DetailCite
Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan: Otonomi daerah tahun 2000-2005

Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan: Otonomi daerah tahun 2000-2005

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Detail CantumanXML DetailCite
Menggagas Penyusunan dan implementasi Perda yang Partisipatif, Transparan & Akuntabel

Menggagas Penyusunan dan implementasi Perda yang Partisipatif, Transparan & Akuntabel

Detail CantumanXML DetailCite
In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah

In Search of Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah

Detail CantumanXML DetailCite
Pemerintahan Aceh: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh : dilengkapi dengan petunjuk

Pemerintahan Aceh: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh : dilengkapi dengan petunjuk

Detail CantumanXML DetailCite

Petunjuk Praktis Akta-akta Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta

Detail CantumanXML DetailCite
Panduan Praktis Menyusun Standard Operating Procedures (SOP) Instansi Pemerintah: dilengkapi dengan Contoh dan Aplikasi serta Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Panduan Praktis Menyusun Standard Operating Procedures (SOP) Instansi Pemerintah: dilengkapi dengan Contoh dan Aplikasi serta Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Detail CantumanXML DetailCite
Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Perpu No. 3 tahun 2005 & Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pemerintahan Daerah dan Pilkada dilengkapi: Putusan Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2003 (Jilid I) meliputi: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berhubungan dengan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Keputusan Menteri Keuangan

Detail CantumanXML DetailCite
Implementasi paradigma baru TNI dalam berbagai keadaan mutakhir

Implementasi paradigma baru TNI dalam berbagai keadaan mutakhir

Detail CantumanXML DetailCite
TNI abad XXI: redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bangsa; langkah-langkah reformasi internal lanjutan TNI (Tahap II)

TNI abad XXI: redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bangsa; langkah-langkah reformasi internal lanjutan TNI (Tahap II)

Detail CantumanXML DetailCite
Masyarakat pascamiliter: tantangan dan peluang demiliterisme di Indonesia

Masyarakat pascamiliter: tantangan dan peluang demiliterisme di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Militer kembali ke barak: sebuah studi komparatif

Militer kembali ke barak: sebuah studi komparatif

Detail CantumanXML DetailCite
Peran sospol ABRI: masalah dan prospeknya

Peran sospol ABRI: masalah dan prospeknya

Detail CantumanXML DetailCite
TNI bukan tentara rakyat

TNI bukan tentara rakyat

Detail CantumanXML DetailCite
Premanisme politik

Premanisme politik

Detail CantumanXML DetailCite
Gerilya dan diplomasi: Operasi hayam wuruk sebuah epik dalam revolusi

Gerilya dan diplomasi: Operasi hayam wuruk sebuah epik dalam revolusi

Detail CantumanXML DetailCite
Dwifungsi ABRI: asal-usul, aktualisasi dan implikasinya bagi stabilitas dan pembangunan

Dwifungsi ABRI: asal-usul, aktualisasi dan implikasinya bagi stabilitas dan pembangunan

Detail CantumanXML DetailCite
Laporan kepada bangsa: Militer akademi Yogya

Laporan kepada bangsa: Militer akademi Yogya

Detail CantumanXML DetailCite
Militer dan demokratisasi: pengalaman Brazil dan beberapa negara lain

Militer dan demokratisasi: pengalaman Brazil dan beberapa negara lain

Detail CantumanXML DetailCite
Visi ABRI menatap masa depan

Visi ABRI menatap masa depan

Detail CantumanXML DetailCite
Politik Militer Indonesia 1945 - 1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI

Politik Militer Indonesia 1945 - 1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI

Detail CantumanXML DetailCite

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002 (Jilid II) meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berhubungan dengan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)

Detail CantumanXML DetailCite
Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Detail CantumanXML DetailCite

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Nomor 66 Tahun 2001: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Ibukota Jakarta

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   41   42   43   44   45   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 13026 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "toxic chemicals / hazardous waste / waste dumping "
Saat ini anda berada pada halaman 43 dari total 261 halaman
Permintaan membutuhkan 0,06298 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog