Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Internatonal Covenant On Civil And Political Rights: Perbandingan dengan UUD 45 & Undang-Undang Lainnya

Detail CantumanXML DetailCite

RAncangan perubahan kedua UUD Negara RI Tahun !($%

Detail CantumanXML DetailCite

RUU RI tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite

UU RI NOMOR 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

Detail CantumanXML DetailCite

RUU SISDIKNAS HASIL RAPAT PANJA

Detail CantumanXML DetailCite

Seminar UU Kebebasan Informasi

Detail CantumanXML DetailCite

Seminar Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite

Intruksi Presiden RI nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutramaan gender dalam pembanguinan nasional

Detail CantumanXML DetailCite

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun...Tentang Komisia Nasional Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite

Rancangan Undang-Undang Nomor....Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia Dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun 1999 tentang Media Penyiaran

Detail CantumanXML DetailCite

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun...tentang Catatan sipil

Detail CantumanXML DetailCite

Usulan Rancangan Ketetapan MPR-RI

Detail CantumanXML DetailCite

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun...tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia...

Detail CantumanXML DetailCite

Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite

Diskusi RUU PEMILU Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2002 di Komnas HAM, Lt. II R. Pleno - (DL1339)

Detail CantumanXML DetailCite

TRANSKRIP NOTULENSI DISKUSI RUU PEMILU TGL 16 OKTOBER 2002

Detail CantumanXML DetailCite

TINDAK PIDANA YANG MENYANGKUT ANAK SESUAI RUU KUHP NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite

"Hal Orientasi Pelaporan Konvensi Menetang Penyiksaan DST"

Detail CantumanXML DetailCite

Jawaban pemerintah Atas Pemandangan Umum RUU HAM & Kmnas HAM

Detail CantumanXML DetailCite

DRAFT SEBAGAI USULAN BIDANG-BIDANG HAK YANG MENJADI WEWENANG SUBKOMISI SIPOL

Detail CantumanXML DetailCite

Beberapa Persoalan Ketentuan UU Pers Dan KUH Pidana

Detail CantumanXML DetailCite

Upaya Penyempurnaan Karangka Hukum Dalam Bidang Administrasi Kependudukan

Detail CantumanXML DetailCite

Perihal: Rancangan Undang-undang Perlindungan Saksi

Detail CantumanXML DetailCite

RANCANGAN KEPUTUSAN MENTRI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH TENTANG KEBIJAKAN STRATEGI NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (KSNPP)

Detail CantumanXML DetailCite

Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat

Detail CantumanXML DetailCite

Sumbangan daerah dalam Proses National Building

Detail CantumanXML DetailCite

Naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana

Detail CantumanXML DetailCite

TOR Round Table Discussions Amandemen Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan & Pembangunan Keluarga Sejahtera

Detail CantumanXML DetailCite

Latar Belakang Pemikiran Pentingnya Ketetapan MPR-RI tentang Pembaruan Agraria di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite

Tinjauan trehadap TAP MPR NO. XVII/ 1998 tentang HAM

Detail CantumanXML DetailCite

Tanggapan Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Catatan Sipil

Detail CantumanXML DetailCite

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun 2003 Tentang Pokok Catatan Sipil

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 Tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Detail CantumanXML DetailCite

Keputusan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 09/Komnas HAM/2004 tentang Reformasi Peraturan Perundang-Undangan Khusus tentang Perkawinan Dan Perceraian Dalam Hubungannya Dengan Pengadilan Agama

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Detail CantumanXML DetailCite

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO...TAHUN 2001 TENTANG KEBEBASAN MEMPEROLEH INFORMASI

Detail CantumanXML DetailCite

POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMELIHARAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Detail CantumanXML DetailCite

Legal Drafting dan Penjelasannya

Detail CantumanXML DetailCite

Kebijaksanaan Dan Strategi HAM

Detail CantumanXML DetailCite

THE SECOND AMMANDMENT TO THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite

DEPARTEMEN KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Detail CantumanXML DetailCite

Hak-Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN...TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN...TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIANJAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

Detail CantumanXML DetailCite

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tanggal 20 Maret 2006)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 188 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "UU"
Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 4 halaman
Permintaan membutuhkan 0,41926 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog