Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Pengantar metode penelitian hukum

Amiruddin - Zainal Asikin

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Indonesia. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitus

Detail Cantuman XML Detail Cite

Melvin I. Urofsky - Greg Russell - D. Grier Stephenson - David J. Bodenhamer - Gordon Morris Bakken - Phillipa Strum - Richard M. Pious - John W. Johnson - R. Allen Hays - Rodney A. Smolla - Tinsley Yarbrough - Michael F. Cairo - US Department of State

Detail Cantuman XML Detail Cite

Telaah Yuridis Atas Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mengaksesi Convention On International Liability For Damage Caused By Space Objects 1972

Oentoeng Wahjoe

Detail Cantuman XML Detail Cite

Syiar Madani

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi dan Implementasi UUD'45 Sebagai Konstitusi Derajat Tinggi Dalam Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia

Efik Yusdiansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana - (5124)

PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Menurut Sistem Engelbrecht (2): Imigrasi/Kependudukan, Agraria, Perhubungan, Perburuhan, Perpajakan, Administrasi - (5125)

PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Menurut Sistem Engelbrecht (3): Pedoman, Topik, Indeks - (5126)

PT Ichtiar Baru Van Hoeve

Detail Cantuman XML Detail Cite

Presiden yang "Pintar" Tidak Perlu Banyak Lembaga Penasihat

Mohammad Fajrul Falaakh

Detail Cantuman XML Detail Cite

SP3 Sjamsul Nursalim Tidak Memenuhi syarat

Suhadibroto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Gagasan Komisi Konstitusi untuk Merevisi Amandemen UUD 1945

Mohammad Fajrul Falaakh

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum tata negara Indonesia - (5198)

Dasril Radjab

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengkajian Instrumen Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

tim Suar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dasar Konstitusional dan Hukum Tentang HAM di Indonesia

Sri Soemantri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dari masa Hindia Belanda

W. A. Engelbrecht - E.M.L. Engelbrecht

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Atas TAP MPR Nomor : VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Atas 1. Tap MPR No. X/MPR/1998 2. Tap MPR No. XVI/MPR/1998 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Atas 1. Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN 2. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan 3. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan atas TAP MPR No. IX/MPR/1998

Nursyahbani Katjasungkana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Privatisasi: ketidakadilan

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggapan terhadap Kesimpulan Tim Ad Hoc Komnas HAM tentang Ketetapan MPRS No Tap-XXV/MPRS/1966

Saafroedin Bahar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Constitutional values in turbulent Asia

H.P. Lee

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pemikiran Transitional atas Transitional Justice

Institut Ilmu Sosial Alternatif (IISA)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Profil singkat Mahkamah Konstitusi - (5480)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tahun 2007 (2) - (5499)

CV. Eko Jaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tahun 2007 (1) - (5500)

CV. Eko Jaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja: Beserta Peraturan Pelaksanaan - (5549)

BP. Panca Bakti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ekasminasi Publik: Partisipsi Masyarakat Mengawasi Peradilan - (5555)

Hasrul Halili - Mudzakkir - Susanti Adi Nugroho - Satjipto Rahardjo - Frans Hendra Winarta - USAID - The Asia Foundation - E. Sundari - Rahmat Syafa'at - Indonesian Corruption Watch (ICW)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Justiciability of Economic and Social Rights: Experiences from Domestic Systems - (6057)

Fons Coomans - INTERSENTIA - Maastricht Centre for Human Rights

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mahkamah Konstitusi : Dalam Tanya Jawab - (6227)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Republik Kaum Elite : Laporan Tahunan 2008 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat __(6285)

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3

Hasil Pencarian

Ditemukan 133 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Constitutional law. Bill of rights"

Saat ini anda berada pada halaman 3 dari total 3 halaman

Permintaan membutuhkan 0,18263 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Perpustakaan

Koleksi

Pengantar metode penelitian hukum

Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Jurnal konstitusi

Demokrasi - (5021)

Telaah Yuridis Atas Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mengaksesi Convention On International Liability For Damage Caused By Space Objects 1972

Syiar Madani

Implikasi dan Implementasi UUD'45 Sebagai Konstitusi Derajat Tinggi Dalam Hukum Ketatanegaraan Republik Indonesia

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Menurut Sistem Engelbrecht: Tata Negara, Perdata, Dagang, Pidana - (5124)

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Menurut Sistem Engelbrecht (2): Imigrasi/Kependudukan, Agraria, Perhubungan, Perburuhan, Perpajakan, Administrasi - (5125)

Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Menurut Sistem Engelbrecht (3): Pedoman, Topik, Indeks - (5126)

Presiden yang "Pintar" Tidak Perlu Banyak Lembaga Penasihat

SP3 Sjamsul Nursalim Tidak Memenuhi syarat

Gagasan Komisi Konstitusi untuk Merevisi Amandemen UUD 1945

Hukum tata negara Indonesia - (5198)

Pengkajian Instrumen Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Dasar Konstitusional dan Hukum Tentang HAM di Indonesia

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dari masa Hindia Belanda

Tinjauan Atas TAP MPR Nomor : VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Tinjauan Atas 1. Tap MPR No. X/MPR/1998 2. Tap MPR No. XVI/MPR/1998 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Tinjauan Atas 1. Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN 2. Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan 3. Ketetapan MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa

Tinjauan atas TAP MPR No. IX/MPR/1998

Privatisasi: ketidakadilan

Tanggapan terhadap Kesimpulan Tim Ad Hoc Komnas HAM tentang Ketetapan MPRS No Tap-XXV/MPRS/1966

Constitutional values in turbulent Asia

Pemikiran Transitional atas Transitional Justice

Profil singkat Mahkamah Konstitusi - (5480)

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tahun 2007 (2) - (5499)

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tahun 2007 (1) - (5500)

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja: Beserta Peraturan Pelaksanaan - (5549)

Ekasminasi Publik: Partisipsi Masyarakat Mengawasi Peradilan - (5555)

Justiciability of Economic and Social Rights: Experiences from Domestic Systems - (6057)

Mahkamah Konstitusi : Dalam Tanya Jawab - (6227)

Republik Kaum Elite : Laporan Tahunan 2008 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat __(6285)

Hasil Pencarian

Informasi

Advanced Search