Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 246 247 248 249 250 Berikutnya Halaman Akhir

KHN Newsletter

Detail Cantuman XML Detail Cite

RUU KUHP

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dekriminalisai Pers Tuntutan Zaman

Atmakusumah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tim Tastipikor

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hukum Di Indonesia - (5778)

Sutan Remy Sjahdeini - Frans Limahelu - Indrati Rini - Muchsin - Ernanto Soedarno - Soekarwo - Zaidun - Arief Muljadi - Suparjono - Trimoelja D Soerjadi - N G Yudara - Harsono - Ikatan Alumni Universitas Airlangga Fakultas Hukum

Detail Cantuman XML Detail Cite

Berbagai Langkah Memberantas Korupsi

T. Rifqy Thantawi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peningkatan Peranan PENEGAKAN HUKUM

Bagir Manan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Terbenturnya Prinsip HAM & Akses Publik Pada Informasi

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Menuju Professional Legal Organization yang Modern

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Arah Hukum Pidana dalam Konsep RUU KUHPidana

Mardjono Reksodiputro

Detail Cantuman XML Detail Cite

Misteri di Balik RUU KUHP

Atmakusumah Astraatmadja

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Wacana Ideologi Gender Media Anak-anak - (5780)

Analisis Wacana Ideologi Gender Media Anak-anak - (5780)

Sunarto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pentingnya Informasi bagi Pengembangan Demokrasi

Nikolas

Detail Cantuman XML Detail Cite

Amandemen UU Komisi Yudisial

T. Rifqy Thantawi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kiat Mengusut Tuntas Raibnya Uang Negara

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition In Indonesia - (5781)

The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition In Indonesia - (5781)

O.C Kaligis - National Library of Republik of Indonesia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Pembuktian Terbalik Memang Diperlukan di dalam praktek

Yoseph Suardi Sabda

Detail Cantuman XML Detail Cite

Identitas Dayak : Komodifikasi dan Politik Kebudayaan - (5782)

Identitas Dayak : Komodifikasi dan Politik Kebudayaan - (5782)

Nor Ismah - Yekti Maunati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Model Ampuh untuk mengejar Aset Hasil Kejahatan Terhadap Negara

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembuktian Terbalik Harus Dilalui Melalui Mekanisme Penenuntutan Yang Wajar

Rooseno Harjowidigdo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Delik Pembuktian Terbalik Tidak Dikenal di Negara Kontinental

Indriyanto Senoadji

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mengapa Tidak Setuju Pidana Mati

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Bila Presiden Dihina?

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kapan Pemerintah Memikirkan Rakyat Miskin?

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Globalisasi Menghempas Indonesia - (5784)

Sugeng Bahagijo

Detail Cantuman XML Detail Cite

MenKumHam Baru, Jaksa Agung Baru Kapan Kasus Suharto Dituntaskan?

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dasar Konstitusional Bantuan Hukum

Frans H Winarta

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mengapa Korupsi Sulit Diberantas?

Sutjipno

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pembuktian Terbalik dalam Perspektif HAM

Muh Muslih

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kepada Bangsa - (5785)

Kepada Bangsa - (5785)

Herry Gunawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Menanti UU "Keterbukaan Informasi" yang Terus Ditunda

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

RUU KIP

Tim KHN

Detail Cantuman XML Detail Cite

KIP Bukan UU Superior

Didi Widayadi

Detail Cantuman XML Detail Cite

UU KIP

Mas Achmad Santosa

Detail Cantuman XML Detail Cite

UU KIP

Mohammad Fajrul Falaakh

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ius Constituendum untuk Harta Jarahan

J.E Sahetapy

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tujuan Pendidikan Hukum

Mardjono Reksodiputro

Detail Cantuman XML Detail Cite

Reaktualisai Peran Pendidikan Hukum DARI KACAMATA ADVOKAT

Ira A Eddymurthy

Detail Cantuman XML Detail Cite

Menanti Pengadilan Tunggal Korupsi

Mujahid A Latief

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perempuan di balik Tabir Kekerasan : Kumpulan Kasus-kasus di LKP2 Fatayat NU - (5786)

Siti Marhamah Mujib

Detail Cantuman XML Detail Cite

THC Newsletter

Detail Cantuman XML Detail Cite

REFORMASI HUKUM UNTUK MEMPERBAIKI HUKUM DI INDONESIA

Jun

Detail Cantuman XML Detail Cite

TIGA ASPEK MASALAH HUKUM DI INDONESIA

Luki

Detail Cantuman XML Detail Cite

HARUSKAH PARTAI BERBISNIS?

Jun

Detail Cantuman XML Detail Cite

DISKUSI DAN ADVOKASI REFORMASI BIROKRASI DI SULAWESI:

Rahma Sugihartati

Detail Cantuman XML Detail Cite

DISKUSI AHLI THC TENTANG DEMOKRASI DAN BUDAYA LOKAL

Nurul Huda SA

Detail Cantuman XML Detail Cite

SERI VISI MASA DEPAN BANGSA:

Rahma Sugihartati

Detail Cantuman XML Detail Cite

JRE Jurnal

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ekonomi - Politik Transisi ke Demokrasi Di Indonesia

Alhilal Hamdi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran Negara dalam Proses Demokratisasi Ekonomi

M. Dawam Rahardjo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 246 247 248 249 250 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 13025 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "National level Designation of Responsibilities and"

Saat ini anda berada pada halaman 249 dari total 261 halaman

Permintaan membutuhkan 0,05982 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Advanced Search

Judul

Pengarang

Subyek

ISBN/ISSN

Tipe Koleksi

Lokasi

GMD

Abstract