Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 
Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP

Tindak Pidana Hak Asasi Manusia dalam RKUHP

Detail CantumanXML DetailCite
Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana

Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk

Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Pengujian Undang-undang

Hukum Acara Pengujian Undang-undang

Detail CantumanXML DetailCite

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tata Ruang: UU RI No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP RI No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP RI No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Hukum Tata Ruang: UU RI No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP RI No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP RI No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Detail CantumanXML DetailCite
Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Tatanegara Ilmu Perundang-undangan

Hukum Tatanegara Ilmu Perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan pelaksanaannya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan pelaksanaannya

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Detail CantumanXML DetailCite
RUU Perkebunan: Melestarikan Eksploitasi dan Ketergantungan

RUU Perkebunan: Melestarikan Eksploitasi dan Ketergantungan

Detail CantumanXML DetailCite
Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : Undang-undang nomor 39 tahun 1999|Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik|Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau pe

Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : Undang-undang nomor 39 tahun 1999|Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik|Mengenal HAM di Indonesia dan dunia : konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau pe

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang HAM 1999

Undang-undang HAM 1999

Detail CantumanXML DetailCite
Kitab Undang-undang Lembaga Hukum & Politik

Kitab Undang-undang Lembaga Hukum & Politik

Detail CantumanXML DetailCite
Naskah Akademik Dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Naskah Akademik Dan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah Edisi Ketiga

Kamus Hukum & Glosarium Otonomi Daerah Edisi Ketiga

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0018/PUU-I/2003 tentang Pemekaran Provinsi Papua

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Detail CantumanXML DetailCite
Menggagas Penyusunan dan implementasi Perda yang Partisipatif, Transparan & Akuntabel

Menggagas Penyusunan dan implementasi Perda yang Partisipatif, Transparan & Akuntabel

Detail CantumanXML DetailCite
Pemerintahan Aceh: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh : dilengkapi dengan petunjuk

Pemerintahan Aceh: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh : dilengkapi dengan petunjuk

Detail CantumanXML DetailCite

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta: Nomor 66 Tahun 2001: Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Ibukota Jakarta

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang peradilan militer

Undang-undang peradilan militer

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang bidang pertahanan keamanan (HANKAM) 1997

Undang-undang bidang pertahanan keamanan (HANKAM) 1997

Detail CantumanXML DetailCite
Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

Detail CantumanXML DetailCite
Konvensi ketatanegaraan

Konvensi ketatanegaraan

Detail CantumanXML DetailCite
Pemekaran dan otonomi khusus wilayah Papua: kumpulan perundang-undangan

Pemekaran dan otonomi khusus wilayah Papua: kumpulan perundang-undangan

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan peraturan perundangan mengenai tugas & wewenang kejaksaan Republik Indonesia

Himpunan peraturan perundangan mengenai tugas & wewenang kejaksaan Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum tata lingkungan

Hukum tata lingkungan

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia: memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan

Undang-undang Kejaksaan Republik Indonesia: memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum anak Indonesia

Hukum anak Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
Teknik membuat undang-undang

Teknik membuat undang-undang

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang pangan: (Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1996 tanggal 4 November 1996)

Undang-undang pangan: (Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1996 tanggal 4 November 1996)

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Detail CantumanXML DetailCite
Jihad Melawan Korupsi

Jihad Melawan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana

Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-undang R.I. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - (6213)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - (6213)

Detail CantumanXML DetailCite

Peraturan Baru tentang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil: dilengkapi dengan Peraturan tentang: Uang Pesangon, Uang Jasa, Ganti Kerugian dan Upah Lembur

Detail CantumanXML DetailCite
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14 Tahun 1992): lengkap dengan Peraturan Pelaksanaannya

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No.14 Tahun 1992): lengkap dengan Peraturan Pelaksanaannya

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Baru Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Baru Pegawai Negeri Sipil

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Lengkap Undang-undang & Peraturan-peraturan Kepegawaian Negara: Buku Pertama Jilid 2

Himpunan Lengkap Undang-undang & Peraturan-peraturan Kepegawaian Negara: Buku Pertama Jilid 2

Detail CantumanXML DetailCite
Pokok-pokok Hukum Kepegawaian di Indonesia (2 volume)

Pokok-pokok Hukum Kepegawaian di Indonesia (2 volume)

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh: dilengkapi Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Kep-150/MEN/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan, Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru di Indonesia (Buku IV) memuat: UU no. 19/1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa ; UU no. 20/1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ; UU no. 21/1999 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan

Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru di Indonesia (Buku IV) memuat: UU no. 19/1999 tentang Penghapusan Kerja Paksa ; UU no. 20/1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ; UU no. 21/1999 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan

Detail CantumanXML DetailCite
Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru di Indonesia: Buku 5

Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Baru di Indonesia: Buku 5

Detail CantumanXML DetailCite
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Bidang Perlindungan Tenaga Kerja

Detail CantumanXML DetailCite

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 290 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Regulations"
Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 6 halaman
Permintaan membutuhkan 0,25495 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog