Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Halaman Akhir

Hukum Tata Ruang: UU RI No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP RI No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP RI No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Hukum Tata Ruang: UU RI No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP RI No. 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, PP RI No. 47/1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Reformasi tata pemerintahan desa menuju demokrasi

Reformasi tata pemerintahan desa menuju demokrasi

Kiswondo - Eko Budi Marwanto - Muhammad Najib - Oddie Salahudin - Sunarjo - Angger Jati Wijaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

R. Subekti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Seminar Evaluasi Pelaksanaan Program Pembaharuan Pendidikan Hukum

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tatanegara

Pergeseran Kekuasaan Eksekutif: Suatu Penyelidikan dalam Hukum Tatanegara

Ismail Suny

Detail Cantuman XML Detail Cite

Soeharto: Sisi Gelap Sejarah Indonesia

Soeharto: Sisi Gelap Sejarah Indonesia

Asvi Warman Adam

Detail Cantuman XML Detail Cite

RIAU dalam Tiga Opsi: Otonomi, Federal atau Merdeka

RIAU dalam Tiga Opsi: Otonomi, Federal atau Merdeka

Indonesian Society for Democracy and Peace (ISDP) - Digdo Juniarto - Khairul Anwar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Bila ABRI menghendaki: desakan kuat reformasi atas konsep dwifungsi ABRI

Bila ABRI menghendaki: desakan kuat reformasi atas konsep dwifungsi ABRI

Dewi Fortuna Anwar - Hamdan Basyar - Ikrar Nusa Bhakti - Maswadi Rauf - Indria Samego - Riza Sihbudi - Sri Yanuarti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Parlemen Desa: Dinamika DPR Kalurahan dan DPRK Gotong Royong

Parlemen Desa: Dinamika DPR Kalurahan dan DPRK Gotong Royong

Yam'ah Tsalatsa A. - M. Soempono Djojowadono - Muhammad Farrokhan - Johannuddin - Dadang Juliantara - Nanang Indra Kurniawan - Syahbudin Latief - C. Ugik Margiatin - Christina Maryanti - Gama Fatih A. N. - Triyastuti M. Ningrum - Indah Khoirun Nisaa - M. Adi Nugraha - Didik Hery P. - Sri Purnaningsih - Dyah Retnoningsih - Amir Sodikin - Imam Suhadi - Suhartono W. Pranoto - Agus Sumanto - Muhammad Taufiqurohman - Silvia Ika Wardani - Zulfikar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan: Otonomi daerah tahun 2000-2005

Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan: Otonomi daerah tahun 2000-2005

Tri Ratnawati - P2P-LIPI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Tim Redaksi Fokusmedia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Masyarakat pascamiliter: tantangan dan peluang demiliterisme di Indonesia

Masyarakat pascamiliter: tantangan dan peluang demiliterisme di Indonesia

A. A. G. N. Ari Dwipayana - Sutoro Eko - Eric Hiariej - Bambang Hudayana - Budi Irawanto - Krisdyatmiko - Arie Sujito - M. Supraja - Poppy S. Winarti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Militer kembali ke barak: sebuah studi komparatif

Militer kembali ke barak: sebuah studi komparatif

Talukder Maniruzzaman - Imron Rosyidi - Ashintya D. Sukma

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peran sospol ABRI: masalah dan prospeknya

Peran sospol ABRI: masalah dan prospeknya

Hamdan M. Basyar - Indria Samego

Detail Cantuman XML Detail Cite

Visi ABRI menatap masa depan

Visi ABRI menatap masa depan

Armaidy Armawy - Djoko Subroto - Untung Susoro

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Daerah

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Daerah

Badan Informasi Publik Pusat Informasi Politik, Hukum dan Keamanan Departemen Komunikasi dan Informa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Supremasi sipil ?: agenda politik militer Gus Dur

Supremasi sipil ?: agenda politik militer Gus Dur

F. X. Bambang Irawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Militer dan politik di Indonesia

Militer dan politik di Indonesia

Harold Crouch

Detail Cantuman XML Detail Cite

Bisnis militer orde baru: keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi dan pengaruhnya terhadap pembentukan rezim militer

Bisnis militer orde baru: keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi dan pengaruhnya terhadap pembentukan rezim militer

Iswandi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Runtuhnya Soeharto dan rezim orde baru dalam perspektif Islam: cermin bagi setiap pemimpin dan calon pemimpin bangsa.

Runtuhnya Soeharto dan rezim orde baru dalam perspektif Islam: cermin bagi setiap pemimpin dan calon pemimpin bangsa.

Moh. Jarot S Sensa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Catatan hukum

Karni Ilyas

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia: suatu tinjauan sejarah hukum tata negara

Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia: suatu tinjauan sejarah hukum tata negara

Muchyar Yara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kami ingin Presiden baru: polling Tempo interaktif

Kami ingin Presiden baru: polling Tempo interaktif

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sipil tidak mampu jadi Wapres ?

Sipil tidak mampu jadi Wapres ?

Pusat Data dan Analisa TEMPO

Detail Cantuman XML Detail Cite

Reformasi lembaga kepresidenan RI: suatu pemikiran tentang mekanisme suksesi dan pembatasan kekuasaan Presiden

Reformasi lembaga kepresidenan RI: suatu pemikiran tentang mekanisme suksesi dan pembatasan kekuasaan Presiden

A. Ramlan Surbakti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2002 (Jilid I)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Wajah DPR dan DPD 2004-2009 - (5220)

Wajah DPR dan DPD 2004-2009 - (5220)

Tim Litbang Kompas

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ilmu negara: pembahasan buku Prof.Mr.R. Kranenburg

Ilmu negara: pembahasan buku Prof.Mr.R. Kranenburg

Azhary

Detail Cantuman XML Detail Cite

Menuju Republik Indonesia Serikat

Menuju Republik Indonesia Serikat

Y. B. Mangunwijaya

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asal-Usul Raja-raja Palembang dan Hikayat Nakhoda Asyiq dalam Naskah Kuno

Asal-Usul Raja-raja Palembang dan Hikayat Nakhoda Asyiq dalam Naskah Kuno

Perpustakaan Nasional RI - Nindya Noegraha

Detail Cantuman XML Detail Cite

Megapolitan: Konsep, Problematika dan Prospek

Megapolitan: Konsep, Problematika dan Prospek

Hadi Sabari Yunus

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keputusan Presiden R.I Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi: Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konvensi ketatanegaraan

Konvensi ketatanegaraan

Bagir Manan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Jihad Melawan Korupsi

Jihad Melawan Korupsi

Al Soni BL de Rosari - HCB Dharmawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aparat yang Tidak Berpihak pada Pemberantasan Illegal Logging: Hasil Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang dengan Terdakwa Kom. Pol. Marthen Renuw

Aparat yang Tidak Berpihak pada Pemberantasan Illegal Logging: Hasil Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam Perkara Korupsi dan Pencucian Uang dengan Terdakwa Kom. Pol. Marthen Renuw

Emerson Yuntho - Illian Deta Arta Sari - ICW - Jaringan Anti Illegal Logging Pencucian Uang - Vecht Mee Tegen Onrecht - Lais Abid - Febri Diansyah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha

Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha

David Osborne - Peter Plastrik - Ramelan - Abdul Rosyid

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tata kehidupan bernegara: berdasarkan lima undang-undang bidang kenegaraan, politik, dan kemasyarakatan

Tata kehidupan bernegara: berdasarkan lima undang-undang bidang kenegaraan, politik, dan kemasyarakatan

C. S. T. Kansil

Detail Cantuman XML Detail Cite

Politik Pendidikan Penguasa

Politik Pendidikan Penguasa

Benny Susetyo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Indonesia 1999: An official handbook

Indonesia 1999: An official handbook

Kosky Zakaria

Detail Cantuman XML Detail Cite

Advokasi dan Penguatan Masyarakat Miskin di Perkotaan

W. Boedihargo - Ayi L. Bunyamin - Sus Harmiati

Detail Cantuman XML Detail Cite

Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah dilengkapi: Modul Sistem Akuntansi Aset Tetap, Komputerisasi Sistem Akuntansi Pemerintah (Unit Akuntansi Wilayah dan Unit Akuntansi Instansi), Petunjuk Pelaksanaan Sistem Baru Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah

Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah

Machfud Sidik - B. Raksaka Mahi - Robert A. Simanjuntak - Bambang Brodjonegoro

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Terpadu Analisis Kebijakan Pemerintah

Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Terpadu Analisis Kebijakan Pemerintah

I Gede Putu Antariksa - Masyhuri Imron - Ratna Indrawasih - Ary Wahyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA: [Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan]

Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA: [Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan]

Yayasan TIFA - LBH PAdang

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

Indonesia. Sekretaris Negara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pedoman Peran Serta Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Pedoman Peran Serta Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Transforming Indonesia: Selected international speeches with essays by international observers

Transforming Indonesia: Selected international speeches with essays by international observers

Susilo Bambang Yudhoyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Enviromental education and NGOs in Indonesia

Enviromental education and NGOs in Indonesia

Ko Nomora - Latipah Hendarti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konflik dan kekerasan pada aras lokal

Konflik dan kekerasan pada aras lokal

Fera Nugroho - Pradjarto Dirdjosanjoto - Nico L. Kana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2 3 4 5 Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 241 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Government"

Saat ini anda berada pada halaman 2 dari total 5 halaman

Permintaan membutuhkan 0,17992 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Advanced Search

Judul

Pengarang

Subyek

ISBN/ISSN

Tipe Koleksi

Lokasi

GMD

Abstract