Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 191 192 193 194 195 Berikutnya Halaman Akhir

Privatisasi: ketidakadilan

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rancangan Keputusan Presiden RI tentang Rencana Aksi Nasional HAM indonesia

Megawati Soekarno Putri

Detail Cantuman XML Detail Cite

COLUMBIA HUMAN RIGHTS LAW REVIEW

Othon A. Prounis

Detail Cantuman XML Detail Cite

Laporan Akhir Tahun 2000-2001 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Kalimantan Barat

Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konflik agama

M. Ridwan J. Saru

Detail Cantuman XML Detail Cite

Laporan Kegiatan Seminar dan Diskusi Publik Otonomi dan Perempuan

GPSP (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan)

Detail Cantuman XML Detail Cite

AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW

Theodor Meron

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelanggaran HAM di Kalimantan Timur

Kurniati Gun

Detail Cantuman XML Detail Cite

RUU SISDIKNAS HASIL RAPAT PANJA

Indonesa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Seminar memantapkan kebijakan Penataan persebaran Penduduk Dalam Era Otonomi Daerah Di Hotel Indonesia 11Juli 2003

Saafroedin Bahan - Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan Dalam

Detail Cantuman XML Detail Cite

NGOs and Governments

John Bennet

Detail Cantuman XML Detail Cite

The Indonesian Nastional Commission on Human Rights (Komnas HAM) Cooperation Plan 2003 to 2008

Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Membangun pendapat umum masyarakat dalam menunjang pemasyarakatan narapidana

Totoh Abdul Fatah

Detail Cantuman XML Detail Cite

Seminar UU Kebebasan Informasi

Lies Sugondo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Penempatan TKI ke Luar Negeri

Depnaker RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

HUMAN RIGHTS, ECONOMIC CHANGE AND POLITICAL DEVELOPMENT: A SOUTHEAST ASIAN PERSPECTIVE

Mely Caballero Anthony

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggapan terhadap Kesimpulan Tim Ad Hoc Komnas HAM tentang Ketetapan MPRS No Tap-XXV/MPRS/1966

Saafroedin Bahar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Draf usulan Amndemen UUD 45

Hesti Armiwulan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Seminar Hak Asasi Manusia

PSMTI (Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia)

Detail Cantuman XML Detail Cite

NGO-GOVERNMENT RELATIONS IN SRI LANKA

Koenraad van Brabant

Detail Cantuman XML Detail Cite

Another step towards indivisibility: identifying the...

Scott Leckie

Detail Cantuman XML Detail Cite

Guntingan Berita

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Laporan Sementara Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Mediasi Maluku

Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia da

Detail Cantuman XML Detail Cite

RUU RI tentang penaggulangan bahaya

DPR RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

GUNTINGAN BERITA

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Intruksi Presiden RI nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutramaan gender dalam pembanguinan nasional

Abdurrahman Wahid

Detail Cantuman XML Detail Cite

HUMAN RIGHTS QUARTERLY

Michael Freeman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Laporan Kerja Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Maluku (KPMM)

Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lampiran 5 Tabel Laporan Pelanggaran HAM di Maluku dan Maluku Utara selama kerusuhan

Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Detail Cantuman XML Detail Cite

Risalah Resmi Rapat Panitia Kerja Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Risalah Resmi Rapat Panitia Kerja Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

The National human rights commission of Indonesia 2006: ANNUAL REPORT - (5355)

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Beberapa Kelemahan Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Supriyadi Widodo Eddyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-undang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Indonesia, Malaysia, Thailand, India dan Srilanka

Fransisca Musriza

Detail Cantuman XML Detail Cite

RUU Sisdiknas Hasil Rapat PANJA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Pendidikan Nasional

Komite Reformasi Pendidikan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Indonesia. Presiden

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Indonesia. Departemen Kehakiman dan HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Indonesia. Presiden

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hambatan dan kemungkinan: Penerapan Prinsip-prinsip FSC No.2 dan No.3 di Indonesia - (5357)

Hambatan dan kemungkinan: Penerapan Prinsip-prinsip FSC No.2 dan No.3 di Indonesia - (5357)

WALHI - Martua Sirait - Marcus Colchester - Boedhi (Silvester Tomas Daliman Wijardjo - kontributor) Herbert Pane - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Constitution Amendment Act 1997

Detail Cantuman XML Detail Cite

Republic of Indonesia Legislation Number 39 of 1999 Concerning Human Rights

Indonesia. Presiden

Detail Cantuman XML Detail Cite

Risalah Resmi Rapat Panitia Kerja Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Risalah Resmi Rapat Panitia Kerja Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Risalah Resmi Rapat Panitia Kerja Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Komnas HAM Soroti Prosedur Penangkapan DSm

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Indonesia. Presiden

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mandat Dari Pontianak

Abdon Nababan - AMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kongres Ke-3

AMAN - Emil Kladen

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kapolri Jendral Roesmanhad: Bisa ungkap kasus Udin, Kapolda Saya beri Hadiah

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 191 192 193 194 195 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 13026 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Declaration of Mexico on the equality of women and"

Saat ini anda berada pada halaman 195 dari total 261 halaman

Permintaan membutuhkan 0,05932 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog

Advanced Search

Judul

Pengarang

Subyek

ISBN/ISSN

Tipe Koleksi

Lokasi

GMD

Abstract