Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 16 17 18 19 20 Berikutnya Halaman Akhir

Mewujudkan Supremasi Hukum di Tengah Perubahan Sosial

Kamanto Sunarto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Notulensi Seminar Sehari HAM, Tolenransi dan Perdamaian Dilihat dari Perspektif Teologis

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Laporan Lokakarya penyusunan program Kerja Sub Komisi Pengkajian Komnas HAM

Biro Pengkajian

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perkembangan Kasus Udin Januari-Desember 1998

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kumpulan Artikel Media Cetak tentang Pelanggaran HAM

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kumpulan Artikel Media Cetak tentang Pelanggaran HAM

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Law and Procedure (For Implementation of Human Right Trials)

Einar Hogetveit

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rekaman Proses Lokakarya Penyusunan Rencana Strategis Komnas HAM 2000-2005

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ceremonies of Reconsiliation as Prelude to Violence in Sual, East Timor

James J. Fox - Research School of Pasifik and Asian Studies

Detail Cantuman XML Detail Cite

Indonesia and East Tiomor Prisoner List

Amnesty International

Detail Cantuman XML Detail Cite

Indonesia and East Tiomor Political Prisoners and the Rule of Law

Amnesty International

Detail Cantuman XML Detail Cite

East Timor Truth, Justice and Redress

Amnesty International

Detail Cantuman XML Detail Cite

Skenarario Maluku 2010

Edy Suhardono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Laporan Prakarsa Bali

INFID-YSIK

Detail Cantuman XML Detail Cite

Transkip Wawancara

Rizki Nuansa Hadyan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pola Sosialisasi Anak dalam Keluarga

Purnianti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Paparan Penilaian Kinerja Komnas HAM

Nisfu Chandra Dirwata

Detail Cantuman XML Detail Cite

Dewan HAM Pengesahan KOnvensi Anti penghilan Paksa

Mugiyanto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan trehadap TAP MPR NO. XVII/ 1998 tentang HAM

Ifdhal Kasim

Detail Cantuman XML Detail Cite

POLRI Keluar dari Abri

Satjipto Rahardjo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Rumusan seminar HAM Diselenggarakan Oleh Panitia Lima Puluh Tahun Kemerderdekaan

Rahardjo. Satjipto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Republika

Detail Cantuman XML Detail Cite

Guntingan Berita

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2001 Tentang otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Megawati Soekarnoputri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi trehadap Perempuan

Sri Wiyanti Eddyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Mekanisme Domestik untuk Mengadili Pelanggaran HAM Berat Melalui Sistem Pengadilan atas dasar UU No. 26 Tahun 2000

Detail Cantuman XML Detail Cite

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Abdurrahman Wahid

Detail Cantuman XML Detail Cite

Money Matters 2: Women and Goverment Budget

Karen Hurt

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Bacharuddin Jusuf Habibie

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998

Harmoko - MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik In

Detail Cantuman XML Detail Cite

KETETATAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN REPUBLIK INDONESIA No.: XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP...

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Soeharto

Detail Cantuman XML Detail Cite

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMELIHARAN FAKIR MISKIN DAN ANAK TERLANTAR

Baharuddin Jusuf Habibie

Detail Cantuman XML Detail Cite

Indonesian National Police: Strategy of training

POLRI

Detail Cantuman XML Detail Cite

HASIL SIDANG TAHUNAN I MPR RI TAHUN 2000

MPR 9MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDON

Detail Cantuman XML Detail Cite

THE SECOND AMMANDMENT TO THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Amien Rais - Ginandjar Kartasasmita - THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY OF THE REPUBLIC

Detail Cantuman XML Detail Cite

DEPARTEMEN KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Muladi - DEPARTEMEN KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR...TAHUN...TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Baharuddin Jusuf Habibie

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR O2 TAHUN 2002 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH MAHKAMAH AGUNG

Bagir Manan - MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT MILITER DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

Megawati Soekarnoputri

Detail Cantuman XML Detail Cite

International Workshop: Crimes Against Humanity

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

Susilo Bambang Yudhoyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Human Development Report 2000: Human Rights and Human Development (Laporan Pembangunan Manusia 2000: Hak Azazi Manusia dan Perkembangan Manusia

Ratih Hardjono - UNDP-Indonesia

Detail Cantuman XML Detail Cite

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMANTAUAN DALAM PROSES TINDAK PIDANA SERTA KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA NOMOR: 11/Komnas HAM/IV/2005...

Abdul Hakim Nusantara - Komnas HAM Indonesia & Kepolisian Negara Republik

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG

Megawati Soekarnoputri

Detail Cantuman XML Detail Cite

Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya program Kerjasama dengan International Monitery Fund

Presiden RI

Detail Cantuman XML Detail Cite

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIANJAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG

Bahaduddin Jusuf Habibie

Detail Cantuman XML Detail Cite

Batas Rujukan (Term Of Referens/ TOR) Diskusi Panel tentang Dampak Menjadi Pihaknya RI pada International Covenant on Economic, Social, Cultural Righth dan International Covenant and political Right

Komnas HAM

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGRI SIPIL

Susilo Bambang Yudhoyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 16 17 18 19 20 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 1632 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "Indonesia"

Saat ini anda berada pada halaman 18 dari total 33 halaman

Permintaan membutuhkan 0,26284 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog