Koleksi

Advanced Search

Halaman Pertama Sebelumnya 121 122 123 124 125 Berikutnya Halaman Akhir

The New Rulers of The World

John Pilger - Institute of Global Justice (IGJ)

Detail Cantuman XML Detail Cite

Panduan Parlemen Indonesia

Yayasan Api

Detail Cantuman XML Detail Cite

Biola Tak Berdawai

Sekar Ayu Asmara - PT Kalyana Shira Film

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dari masa Hindia Belanda

W. A. Engelbrecht - E.M.L. Engelbrecht

Detail Cantuman XML Detail Cite

Etika Akademis - (5175)

Edward (Parsudi Suparlan Shils - pengantar)

Detail Cantuman XML Detail Cite

SANG POLISI Aparat penegak hukum: Standar HAM Internasional untuk penegakan hukum - (5327)

Sem Karoba - Pusat HAM PBB

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hak azasi perempuan: Instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender - (5328)

Convention Watch

Detail Cantuman XML Detail Cite

Membangun visi bersama: Aspek-aspek penting dalam reformasi pendidikan - (5330)

Isjoni

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pendidikan berbasis masyarakat: Upaya menawarkan solusi terhadap berbagai problem sosial - (5331)

Zubaedi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anatomy of the Jakarta coup: October 1, 1965 - (5334)

Victor M. Fic

Detail Cantuman XML Detail Cite

Menuju masyarakat mandiri - (5335)

Asep Saefuddin - Widiyanto Dwi Surya - Sumardjo - Anny Ratnawati - Sarwititi S - Sumedi - M. Nur Asyik - Diah Lestariningsih - Mariana R.A. Siregar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tragedi Maluku: sebuah krisis peradaban - (5340)

John Pieris

Detail Cantuman XML Detail Cite

Bebaskan masyarakat dari belenggu sekolah - (5347)

Ivan Illich

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Pertanahanantara regulasi dan implementasi - (5349)

Maria S.W. Sumardjono

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pelangi haki dan anti monopoli - (5350)

Insan Budi Maulana

Detail Cantuman XML Detail Cite

Strategi pembangunan Indonesia pasca IMF - (5351)

Syamsul Hadi - Rio Syahrial Jaslim - Jepri Edi - Vidia Arianti - Dwidia Pradana - Dessy Damayanti

Detail Cantuman XML Detail Cite

Konvensi PBB 10 Desember, 1984: Sebuah Pengantar

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan HAM Yang Berkaitan Dengan Masalah Pemberitaan Di Mass Media

Baharudin Lopa

Detail Cantuman XML Detail Cite

STAFFING OF THE SECRETARIAT OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS OF THE U NITED NATIONS SYSTEM

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Menuju tata subkomisi yang mampu melaksanakan kegiatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) secara efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsinya guna mencapai tujuannya

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Keselamatan dan Perlindungan Internally Displaced Persons; PERLINDUNGAN HAK ASASI DAN KEBEBASAN FUNDAMENTAL: INTERNALLY DISPLACED PERSONS; MASALAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM INTERNALLY DISPLACED PERSONS SEBAGAI KONFLIK BERSENJATA DI ACEH

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Komnas HAM Indonesia

Detail Cantuman XML Detail Cite

RANCANGAN RENCANA AKSI BERSAMA BAGI TERWUJUDNYA TRANSITIONAL JUSTICE (KEADILAN TRANSISIONAL)

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN tentang PENYINGKIRAN DI DALAM NEGERI

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kerusuhan Sosial, Sebab-sebab dan Penanggulangannya

Baharuddin Lopa

Detail Cantuman XML Detail Cite

VARIOUS POSSIBLE WAYS TO ADDRESS HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS IN THE CONSTITUTION

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK SIPIL DAN POLITIK),

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis hukum Peristiwa Talangsari 1989

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

THE IMPLICATION OF (NEW) ARTICLE 281, PARAGRAPH (1) OF THE 1945 CONSTITUTION ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS OCCURING PRIOR TO THE ENACTMENT OF ACT ON HUMAN RIGHTS COURT

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis hukum perbuatan-perbuatan yang dalam Laporan Penyelidikan Peristiwa Talangsari 1989 diidentifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia untuk menentukan apakah perbuatan-perbuatan tersebut atau sebagian darinya, memenuhi unsur-unsur pelanggar

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

FURTHER NOTES ON THE IMPLICATIONS OF ARTICLE 281, PARA (1) OF THE 1945 CONSTITUTION

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Menjadikan KOMNAS HAM ujung tombak perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Atas TAP MPR Nomor : VII/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBARUAN KUHP: MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA, KEPENTINGAN UMUM DAN KEBIJAKAN NEGARA

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBARUAN KUHP: MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA, KEPENTINGAN UMUM DAN KEBIJAKAN NEGARA

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBARUAN KUHP: MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA, KEPENTINGAN UMUM DAN KEBIJAKAN NEGARA

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Peristiwa Tanjung Priok, 12 September 1984

Asmara Nababan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lokarya Pengertian umum hak asasi manusia di Indonesia

Asmara Nababan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia

Muladi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Prinsip-Prinsip Kemanusiaan dalam Penanganan Refugees dan Internally Displaced Persons

Detail Cantuman XML Detail Cite

Asktualisasi Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam tatanan Masyarakat Indonesia

Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

RELATIVITY OF NON RETROACTIVE PRINCIPLE

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Substansi Hak-hak Sipil Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya : Suatu Pengantar Diskusi

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kejhatan Terhadap kemanusiaan Dan Kejahatan Genosida Menurut Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Dan Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

Detail Cantuman XML Detail Cite

Instrumen Hukum Internasional Mengenai Hak Minoritas Dan Masyarakat Hukum Adat

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Atas 1. Tap MPR No. X/MPR/1998 2. Tap MPR No. XVI/MPR/1998 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Abdul Hakim Garuda Nusantara

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan HAM yang berkaitan dengan masalah pemberitaan di mass media

Baharuddin Lopa

Detail Cantuman XML Detail Cite

Masalah Dan Perlindungan Hukum Internally Displaced Persons Sebagai Akibat Konflik Bersenjata di Aceh Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Enny Soeprapto

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian dari Perspektif HAM Terhadap Tap MPRS RI No. XXV/MPRS/1966

M. Said Nisar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Materi Kajian Tap MPRS RI No.XXV/MPRS/1966

M. Said Nisar

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 121 122 123 124 125 Berikutnya Halaman Akhir

Hasil Pencarian

Ditemukan 8724 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "D"

Saat ini anda berada pada halaman 122 dari total 175 halaman

Permintaan membutuhkan 0,1598 detik untuk selesai

XML Result JSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog