Pembangunan infrakstruktur khususnya jalan tol merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dan dilanjutkan dalam RPJMN 2019-2024. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam pidato kenegaraan pada saat pelantikan sebagai Presiden RI 2019-2024, Joko Widodo kembali menegaskan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu dari lima prioritas pemerintahannya lima tahun mendatang. Pada periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2500 KM.

Komnas HAM RI menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat tentang pembangunan infrakstruktur jalan tol di beberapa wilayah di Indonesia khususnya berkaitan dengan nilai ganti-rugi yang dianggap tidak layak oleh masyarakat terdampak. Pengaduan tersebut diantaranya datang dari Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sulawesi Utara. Ganti kerugian diberikan berdasarkan penilaian dari tim appraisal yang hanya didasarkan pada aspek material belum mencakup pada aspek immaterial. Padahal penghitungan nilai ganti kerugian sudah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum berkaitan dengan ganti-rugi material dan immaterial.