Pada 16 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan koreksi terhadap UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU 41/1999) melalui putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35), selanjutnya MK lewat putusan tersebut menetapkan hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara melainkan menjadi bagian dari hutan hak. Dengan Putusan MK 35 maka hutan hak tidak lagi hanya mencakup hutan yang berada di atas tanah perseorangan/badan hukum tetapi juga yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat.

Koleksi tersedia dalam bentuk elektronik. Jika membutuhkan, dapat menghubungi pustakawan melalui email perpustakaan[at]komnasham.go.id dan/atau perpustakaankomnasham[at]gmail.com