No image available for this title

Book

Implementasi Democratic Policing di Indonesia (Kasus 5 Polda)



Berdasarkan penelitian yang dilakukan, demokratisasi institusi kepolisian (Polri) berkaitan dengan kekuatan atau kematangan instrumen otoritas politik maupun birokratik dan posisi masyarakat sipil, serta kondisi internal institusi kepolisian itu sendiri. Implementasi demokratic policing seperti FGD dan Mediasi, misalnya, lebih bersifat personal (aktor) di lingkungan kepolisian dan merupakan willing yang datang dari institusi kepolisian sebagai bentuk upaya berbenah diri dalam konteks membangun legitimasi dalam hubungannya dengan stakeholders. Implementasi democratic policing yang mempunyai prinsip-prinsip (sebagai sebuah value penyelesaian persoalan kemasyarakatan secara bersama melalui instrumen yang bersifat diskursif), pada derajat tertentu -di level teknis- implementasi democratic policing ini tidak bisa secara serta merta diseragamkan. Karena cukup besar faktor (variabel) yang mempengaruhi implementasinya. Meskipun faktor aktor (semula) tidak menjadi perhatian dalam penelitian ini, namun justru menjadi faktor menarik.


Ketersediaan

8725INA II.42 Sutrisno/2013Perpustakaan Komnas HAMTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
INA II.42 Sutrisno/2013
Penerbit Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
xi, 171 halaman; 21 x 15 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
9786029662672
Klasifikasi
INA II.42
Tipe Isi
text
Tipe Media
unmediated
Tipe Pembawa
volume
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this