Komnas HAM Perwakilan Papua adalah lembaga mendiri dalam pengembangan wacana hak asasi manusia di Papua memiliki peran penting dalam menjembatani diskursus perdebatan soal peristiwa HAM yang terjadi baik dilakukan oleh aparat negara maupun oleh masyarakat sipil. Penerbitan laporan tahunan menjadi bahan bacaan dan rujukan untuk memahami kondisi pemajuan penegakan dan promosi HAM Papua.

Potret yang hendak digambarkan adalah segi-segi dari hak sipil politik dan ekonomi sosial dan budaya. Kedua kategori hak tersebut menjadi penting dipahami semua pihak untuk melakukan refleksi perubahan bagi suatu situasi HAM yang baik di masa depan. Kondisi HAM di Papua kini telah mengantarkan berbagai perubahan siknifikan dan menggerakan partisipasi masyarakat. Itu sebabnya, tidak mengherankan jika Papua menjadi perhatian masyarakat internasional karena permasalahan HAM sekaligus bisa menyulut gejolak politik berpotensi disintegrasi bangsa. Sekali lagi, jika persoalan HAM tidak diselesaikan, Pemerintah Provinsi Papua telah menunjukan komitmen untuk mengambil bagian dalam memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM melalui suatu mekanisme perbantuan dengan landasan hukum peraturan gubernur Papua inilah langkah paling mungkin dan keluarga korban pelanggaran HAM yang nasibnya terabaikan. Kebijakan penting ini untuk menjaga Papua di dalam Indonesia.