Kesadaran akan hak dan kewajiban komunal tidak membuat warga komunitas menutup diri terhadap pemahaman HAM di tingkat internasional.

Dan berbagai pengalaman praktik perlindungan HAM telah mendorong penulis buku ini untuk membangun sebuah asumsi bahwa perlindungan dan advokasi terhadap HAM tidak akan efektif bila kita hanya mengadopsi dan mengikorporasikan konsep HAM dari Barat ke dalam konstitusi. Perlindungan dan advokasi HAM hanya bisa efektif bila seluruh produk perundang-undangan merespon cara pikir bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban.

Buku ini merupakan upaya penulis untuk membuktikan gagasan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap teks-teks adat masyarakat komunal, di mana teks adat Lamaholot dijadikan sebagai contoh soal. Apabila teks-teks dari pasal 28A hingga 28J disandingkan dengan dengan paham-paham asli masyarakat komunal, maka akan terlihat dengan jelas bahwa konsep dalam arti klaim individual atas sebuah barang atau hal yang harus dimiliki secara individual tidak ditemukan dalam teks-teks adat. Apa yang dimengertii sebagai hak dalam konteks nasional dan internasional, dalam konteks komunal justru dimengerti sebagai kewajiban.