Tidak dapat dipungkiri, pajak memang merupakan “alat” terbaik untuk membangun dan menjamin berjalannya suatu pemerintahan. Namun demikian, pajak hendaknya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kenegaraan, tetapi juga dipandang sebagai pengambilan sebagian harta milik rakyat oleh negara yang tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Untuk menjamin hal tersebut, Pengadilan Pajak hadir sebagai pihak ketiga yang imparsial dan tempat bagi wajib pajak untuk mencari keadilan terhadap sengketa perpajakan.

Mempertimbangkan perannya yang sangat krusial, buku berjudul “Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan Di Beberapa Negara” hadir sebagai sarana untuk memahami berbagai isu fundamental dalam lembaga peradilan pajak di Indonesia melalui telaah teoritis dan empiris.

Terdiri dari 5 Bab, buku ini dibuka dengan narasi sejarah lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perpajakan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan membahas persoalan mendasar yang sangat terkait dengan kinerja Pengadilan Pajak dalam mengupayakan keadilan kepada wajib pajak, antara lain jumlah hakim di Pengadilan Pajak yang tidak sebanding dengan banyaknya sengketa pajak yang harus diselesaikan, kajian akademis terhadap putusan pengadilan masih sangat minim, putusan yang tidak bisa diprediksi dan tidak konsisten, serta wajib pajak yang masih mengeluhkan lamanya waktu untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Buku ini juga akan memberikan telaah terhadap rezim lembaga peradilan pajak di Indonesia, mulai dari isu dualisme pembinaan, kompetensi, tata kelola organisasi, serta nilai-nilai dasar lembaga peradilan seperti transparansi, independensi, dan akuntabilitas.

Buku ini disusun oleh penulis yang mempunyai latar belakang pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari universitas dan institusi mancanegara. Penulis juga merupakan praktisi dan akademisi yang berpengalaman dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak dan juga Mahkamah Agung.